Kewenangan Kami Masih Dianggap Abu-abu

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-04-17 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

BELUM genap dua bulan dilantik, komisioner baru Ombudsman Republik Indonesia sudah dihadapkan pada polemik impor beras, Maret lalu. Pengumuman pemerintah tentang rencana impor 1 juta ton beras memantik reaksi pro-kontra dan keresahan masyarakat, terutama para petani, karena impor beras akan dilakukan saat memasuki masa panen raya. Para petani khawatir impor beras membuat harga gabahnya turun drastis.
Ombudsman angkat suara merespons polemik ini. Apalagi lembaga pengawas pelayanan publik ini mengendus adanya potensi maladministrasi dalam mekanisme pengambilan keputusan impor beras. "Kami memberikan semacam early warning kepada pemerintah dan penyelenggara negara untuk mempertimbangkan isu yang sedang berkembang," kata Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih, 55 tahun, dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya, Kamis, 8 April lalu.
Merujuk pada data stok pangan dan potensi produksi beras nasional 2021, Ombudsman menilai stok beras relatif aman. Ombudsman meminta pemerintah menunda impor beras hingga Mei nanti. Dua hari kemudian, Presiden Joko Widodo mengumumkan tidak ada impor beras sampai Juni 2021. "Kami mengambil satu sikap supaya isu ini segera ada keputusan dan selesai," ujar Najih.
Kepada wartawan Tempo, Mahardika Satria Hadi dan Nur Alfiyah, Najih menyatakan kepengurusan baru Ombudsman akan berfokus pada isu pembangunan ekonomi dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Penyelesaian laporan masyarakat, rangkap jabatan komisaris badan usaha milik negara, dan impor komoditas juga masih menjadi perhatian lembaganya. Najih, yang berlatar belakang dosen ilmu hukum, mengatakan komisioner berupaya mengajukan usul perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI untuk memperluas jangkauan pengawasan Ombudsman.

Apa pertimbangan Ombudsman ketika memutuskan angkat suara dalam polemik rencana impor beras?
Di antara kewenangan Ombudsman untuk menyelesaikan keluhan publik, ada deteksi dini. Kami memberikan semacam early warning kepada pemerintah dan penyelenggara negara untuk mempertimbangkan isu yang sedang berkembang. Sebelum memberikan penyataan pers, kami mengamati sudah hampir sepuluh hari polemik bergulir. Kami mengambil satu sikap supaya ini segera ada keputusan dan selesai. Dari hasil deteksi dini, kami menggelar siaran pers. Secara inline, Presiden mengambil sikap yang sama dengan Ombudsman.
Bagaimana prosesnya sampai Ombudsman turun tangan mendata soal stok beras?
Ada dua pola dalam memeriksa suatu isu mengenai pelayanan publik. Pertama, dari pengaduan masyarakat. Kedua, kami berangkat dari isu yang mendapat perhatian publik dan berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Contohnya impor beras. Ketika di media sedang ramai didiskusikan, diberitakan, sampai beberapa hari kok enggak mereda. Kami kemudian merespons. Sama halnya kami sekarang sedang menggali isu pemindahan ibu kota negara, yang beberapa hari terakhir kembali ramai diperbincangkan. Apa dampaknya terhadap pelayanan publik. Kajian yang perlu segera direspons kepada publik kami sampaikan salah satunya lewat konferensi pers.
Apakah ada laporan dari petani?
Tidak ada. Memang kami memiliki mekanisme respons cepat Ombudsman.
Mengapa memilih cara membuka kepada publik lewat media?
Maksudnya supaya (pemerintah) bisa segera mengambil kebijakan berkenaan dengan isu ini. Pimpinan Ombudsman setiap hari mengikuti media, koran, majalah, atau…

Keywords: Bagi-bagi Komisaris BUMN, Jokowi, Ombudsman, Beras | Impor dan masalahnya, 

---

Foto Terkait