INI BUKAN SOAL UANG

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-07-03 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus bekerja ekstrakeras di tengah melonjaknya angka kasus Covid-19 dalam satu bulan terakhir. Akibat jumlah penderita penyakit itu yang terus meroket, ia harus menghitung kembali kas negara karena kebutuhan untuk belanja kesehatan bakal naik. Kementerian, misalnya, menaikkan bujet dari Rp 172 triliun menjadi sekitar Rp 185 triliun untuk belanja kesehatan. “Belanja kesehatan utamanya selain vaksin juga untuk pengobatan,” tutur Sri Mulyani, 58 tahun, dalam wawancara khusus dengan Tempo melalui konferensi video, Jumat, 2 Juli lalu. Dengan kurva penambahan kasus yang melonjak tajam, Sri Mulyani mengatakan biaya pengobatan juga akan melejit. Kementerian Keuangan tahun lalu saja telah membelanjakan Rp 14,5 triliun untuk biaya perawatan 200.545 pasien Covid-19 di 1.575 rumah sakit. Itu belum termasuk pelunasan tagihan-tagihan yang sekarang sedang diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Kementerian Kesehatan. Belum lagi, sejumlah pemerintah daerah masih kurang sigap dalam mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19, yang salah satunya menyebabkan tertunggaknya insentif bagi tenaga kesehatan. “Kita sedang zona merah, seharusnya PPKM sampai ke level mikro di mana RT, RW, desa itu penting,” ujarnya. Berpengalaman menghadapi krisis moneter 1997-1998 serta menakhodai Indonesia keluar dari dampak krisis ekonomi 2008, Sri Mulyani menganggap pandemi Covid-19 menyuguhkan tantangan yang sama sekali berbeda. Ia mesti memutuskan sederet kebijakan strategis di tengah kepungan kabar tentang orang-orang di sekitarnya yang terinfeksi virus corona. Tak jarang ia mesti turun tangan memberikan penjelasan tentang kebijakan yang menuai kontroversi dan kritik publik, seperti meningkatnya utang negara dan isu perpajakan. Kepada tim Tempo, Sri Mulyani menceritakan peliknya mengatur keuangan negara di tengah ketidakpastian akibat pandemi dan dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia pun harus pasang badan dan mengambil alih keputusan pemotongan anggaran ketika ada kementerian dan lembaga negara lain yang lamban dalam mengalihkan anggaran untuk Covid-19. Ia mengatakan pagebluk membuatnya berpikiran lebih terbuka. Selain membaca banyak artikel, ia berkomunikasi dengan sejumlah menteri keuangan untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan penanganan pandemi di negara-negara lain.

Lonjakan angka kasus Covid-19 membuat pemerintah melaksanakan PPKM darurat. Bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini?
Pengaruhnya di kuartal kedua mungkin tetap terjadi, terutama di Juni terakhir. April-Mei sudah tinggi banget. Juni sampai dengan minggu kedua masih bagus. Tapi Juni minggu ketiga dan keempat mulai terlihat adanya softening, terutama kegiatan-kegiatan. Orang sudah melihat kasus Covid-19 naik makanya mulai menahan diri. Orang tidak lagi se-mobile sebelumnya. Itu pasti mempengaruhi, khususnya konsumsi kita. Kuartal kedua mungkin masih sekitar 7 persen. Tapi kuartal ketiga sangat bergantung pada berapa lama PPKM darurat ini berjalan. Makin lama, pengaruhnya akan makin dalam di dalam menahan pemulihan ekonomi. Kalau makin pendek dan efektif, pemulihan ekonomi bisa berjalan terus.
Apa dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara?
Penerimaan yang tadinya sudah naik dan gross-nya sudah positif mungkin akan tetap positif tapi tidak naik secara konsisten. Dan tekanan untuk belanja bertambah. Kebutuhan untuk belanja kesehatan akan naik, yang tadinya Rp 172…

Keywords: Sri Mulyani Indrawati | Sri Mulyani, Covid-19, Bantuan Sosial Covid 19, Vaksin Covid-19, PPKM,

Rp. 15.000