TURUN EMISI ALA PAJAK KARBON

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-08-21 / Halaman : / Rubrik : LIN / Penulis :

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan komisi Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan pada Selasa, 29 Juni lalu, menyampaikan niat untuk menerapkan pajak karbon tahun depan. Pajak karbon, menurut Sri, buat mengurangi emisi karbon yang berdampak negatif bagi lingkungan. Rencana ini mengundang reaksi. Kalangan aktivis lingkungan hidup menyebut ini hanya salah satu cara mengurangi emisi yang harus disertai kebijakan lain, seperti stop memakai bahan bakar fosil, yang menghasilkan emisi karbon terbesar.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan soal pajak karbon dimasukkan ke revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). "Belum ada dasar regulasi untuk mengenakan pungutan atas emisi karbon," kata Neilmaldrin, Rabu, 18 Agustus lalu. RUU KUP, yang masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2021, sudah memasuki tahap pembahasan: pembicaraan tingkat pertama di DPR.
Menanggapi rencana penerapan pajak karbon, Manajer Kampanye Keadilan Iklim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yuyun Harmono mengatakan ini langkah baik yang seharusnya dilakukan jauh-jauh hari seperti di sejumlah negara. "Dalam ekonomi, sering kali tidak dimasukkan eksternalitas (konsekuensi) negatif dalam biaya. Adanya pajak karbon harapannya orang tidak berpikir bisa seterusnya menghasilkan emisi tanpa ada biaya ekonomi yang ditanggung,"…

Keywords: Menteri Keuangan , Kerusakan Lingkungan, Penurunan Emisi, Pajak Karbon, Emisi Karbon,

Rp. 15.000