Herd Immunity Sudah Tidak Relevan

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-08-21 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

SUDAH dua bulan ini Iwan Ariawan dan koleganya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) rutin mengikuti rapat virtual mingguan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Agenda pertemuan setiap Jumat atau Sabtu itu mengevaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. “Biasanya rapat internal dulu untuk mengetahui level PPKM. Begitu datanya ada, lantas dikomunikasikan ke semua bupati, wali kota, dan gubernur,” tutur Iwan, 56 tahun, dalam wawancara khusus dengan Tempo, Kamis, 12 Agustus lalu. Sejak kembali diterapkan pada awal Juli lalu, PPKM darurat yang dilanjutkan dengan PPKM level 4 telah menunjukkan hasil positif. Tidak ada lagi rumah sakit rujukan Covid-19 dengan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) di atas 80 persen. Dari data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per 18 Agustus lalu, 30 provinsi mencatatkan BOR di bawah 60 persen. Meskipun angka kasus aktif Covid-19 yang terdeteksi masih tinggi, tidak terlihat lagi antrean pasien di instalasi gawat darurat rumah sakit.
Ahli epidemiologi FKM UI itu mengatakan keputusan pemerintah memberlakukan kembali PPKM tidak lepas dari masukan para ahli. Tim epidemiolog UI, misalnya, telah memperingatkan potensi terjadinya lonjakan angka kasus Covid-19 yang terbaca sejak sebelum Lebaran. “Sebetulnya kami sudah memberikan warning waktu libur Idul Fitri, ‘Ini pergerakan dan kerumunannya mesti dicegah’,” kata anggota Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 itu.  Berbeda dengan model pembatasan sosial sebelumnya, PPKM kali ini mengadopsi sistem Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan memiliki indikator yang jelas. Menurut Iwan, PPKM akan terus diterapkan di setiap daerah dengan pemeringkatan yang berbeda bergantung pada keadaan di lapangan. Dalam perbincangan melalui konferensi video dengan wartawan Tempo, Sapto Yunus dan Mahardika Satria Hadi, Iwan Ariawan menceritakan perubahan strategi pemerintah dalam menangani pandemi, kontroversi penghapusan data kematian, hingga proyeksi berakhirnya wabah dari hasil pemodelan. Iwan mengatakan pandemi tak mustahil dikendalikan asalkan laju vaksinasi tahap kedua serta rasio tes-lacak kontak erat telah memadai. Hanya, menurut dia, keinginan mencapai herd immunity (kekebalan komunal) semakin sulit tercapai dengan tingkat reinfeksi yang cukup tinggi karena varian delta.
Benarkah PPKM darurat efektif menekan angka penyebaran kasus Covid-19?
Dari pantauan terakhir memang di Jakarta kasusnya menurun jauh dibanding awal penerapan PPKM darurat, sebelum menjadi PPKM level 1-4. Angkanya turun karena kebanyakan kasus di Jakarta, sehingga Jawa-Bali juga turun. Yang menjadi catatan, saya sudah sampaikan juga ke Menko Marves (Luhut Pandjaitan) dan Menteri Kesehatan, yaitu luar Jawa-Bali trennya justru naik. Ini yang mesti hati-hati.
Sebelum ada kebijakan PPKM darurat, bagaimana Anda dan tim FKM UI meyakinkan pemerintah bahwa pembatasan sosial yang lebih ketat perlu segera diberlakukan?
Awalnya saat PSBB (pembatasan sosial berskala besar) tahun lalu. Kami ditantang para ekonom yang mengatakan apakah PSBB ada efeknya selain merusak ekonomi. Waktu itu kami melakukan analisis. Dari situ kelihatan, kalau dilakukan pembatasan mobilitas, saat itu namanya PSBB, kecepatan transmisinya turun. Itu pembuktian pertama yang kami lakukan. Sejak saat itu kami mengamati sepanjang 2020. Polanya sudah terlihat. Makanya, sebetulnya, kami sudah memberikan warning waktu libur Idul Fitri. Ini pergerakan dan kerumunannya mesti dicegah.
Bagaimana Anda…

Keywords: Covid-19, PPKM Darurat, Pandemi, Kekebalan Komunal, PPKM Level 4, Vaksinasi Covid-19, 

---

Foto Terkait