Indonesia Sedang Tidak Punya Teman

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-10-09 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

PEMERINTAH Indonesia memutuskan mengakhiri kerja sama pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) dengan Norwegia mulai 10 September lalu. Wakil Ketua Kelompok Kerja I Panel Ahli Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) Edvin Aldrian mengatakan pengakhiran kerja sama itu merugikan Indonesia, tapi ia bisa memahami keputusan pemerintah. “Tidak gampang untuk menarik satu dolar yang dijanjikan kepada kita,” tutur Edvin, 52 tahun, dalam wawancara khusus melalui konferensi video dengan Tempo, Selasa, 28 September lalu.
REDD+ digagas dalam pertemuan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) di Bali pada 2007. Berdasarkan surat pernyataan kehendak yang diteken 26 Mei 2010, Indonesia mulai menjalankan program untuk mengimplementasikan kerja sama tersebut. Namun Norwegia tak kunjung membayarkan dana REDD+ sebesar US$ 56 juta hingga akhir 2020. Padahal Indonesia sudah memenuhi kewajiban mengurangi emisi hingga 11,2 juta ton karbon dioksida. Bahkan, ucap Edvin, Presiden Joko Widodo telah membentuk Badan Restorasi Gambut pada 2016 dan memperpanjang masa tugas badan itu.
Menjelang konferensi perubahan iklim ke-26 (COP26) PBB di Glasgow, Skotlandia, 1-12 November nanti, Edvin menyarankan pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada kerja sama multilateral, tapi juga bilateral. Selain itu, ilmuwan yang pernah menjadi delegasi Indonesia di lima konferensi iklim ini mendesak pemerintah segera beralih dari energi minyak dan batu bara ke energi terbarukan untuk mengatasi krisis iklim dan mencapai target penurunan emisi karbon. “Indonesia sebenarnya sudah harus banyak beralih, misalnya ke geotermal,” ujar pakar iklim dan meteorologi Badan Riset dan Inovasi Nasional tersebut.
Kepada wartawan Tempo, Sapto Yunus, Mahardika Satria Hadi, dan Abdul Manan, Edvin menceritakan persiapan konferensi iklim tahun ini, tindak lanjut laporan penilaian keenam IPCC, strategi mencapai emisi nol karbon, hingga pentingnya Indonesia bergabung dengan berbagai kaukus dalam perundingan iklim global. 
Bagaimana persiapan IPCC menjelang COP26?
Saya baru saja rapat online dengan kelompok kerja saya. Saya mewakili daerah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Di situ ada empat kursi, dipegang orang Indonesia, Malaysia, Australia, dan Selandia Baru. Saya satu-satunya dari Indonesia. Kami mendapat mandat sejak 2015 ketika konferensi ke-42 IPCC di Dubrovnik, Kroasia. Berhubung pandemi Covid-19, mandatnya akan diperpanjang sampai awal 2023.
Apa saja yang dibicarakan?
Kebanyakan masalah tanggapan terhadap laporan kami yang dirilis 9 Agustus lalu (Laporan Penilaian Keenam IPCC). Kami banyak melakukan sosialisasi setelah itu. Setiap anggota melaporkan hasilnya, kesulitan, tanggapan audiens, dan sebagainya. Tadi juga membicarakan masalah persiapan COP26 di Glasgow. Kami akan membuka Paviliun IPCC dan menyampaikan tentang Interactive Atlas, situs berisi informasi perubahan iklim yang ditampilkan secara interaktif.
Seberapa penting Laporan Penilaian Keenam IPCC dibahas dalam COP26?
Biasanya assessment report menjadi kekuatan pendorong dalam pelaksanaan COP. Tapi IPCC juga menerima bahwa COP menunggu laporan dari tiga kelompok kerja. Sementara kami baru siap satu. Kelompok kerja II dan III baru tahun depan memaparkan laporannya. Sebenarnya persoalan yang paling hangat adalah pemanasan global akibat kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius. Ada permintaan khusus dari negara-negara kepulauan kepada IPCC untuk membuat laporan khusus tentang itu. Kami sudah merilisnya pada 2018 dan…

Keywords: Perubahan Iklim, Badan Riset dan Inovasi Nasional | BRIN, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) , Perjanjian Paris, Krisis Iklim, 

---

Foto Terkait