Uang Politik Di Ujung Jawa

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-10-23 / Halaman : / Rubrik : OPI / Penulis :


BANTEN boleh disebut sebagai contoh nyata politik patron-klien yang terus hidup di Indonesia. Alih-alih memastikan sistem kesejahteraan masyarakat berjalan, pemerintah provinsi itu menebar dana bantuan sosial untuk kelompok-kelompok konstituen. Sudah bisa diperkirakan, pengalokasian dana dengan tata kelola buruk ini berujung pidana.
Kejaksaan Tinggi Banten kini menemukan kekisruhan penggelontoran dana untuk ribuan pondok pesantren oleh pemerintah provinsi itu. Setidaknya Rp 70 miliar dialirkan melalui Forum Solidaritas Pondok Pesantren Banten pada tahun anggaran 2018 dan 2020. Dalam pengusutan kasus yang kini memasuki persidangan ini, Kejaksaan baru menjerat pejabat di level rendah.
Buruknya tata kelola bisa dilihat pada penentuan hibah yang berlangsung kilat. Pada akhir Mei…

Keywords: Korupsi Dana Bansos, Pilkada Banten, Pemerintah Provinsi Banten, Bantuan Sosial, Wahidin Halim, 
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000