Jalur Legislasi Aktivis

Edisi: 13/47 / Tanggal : 2018-05-27 / Halaman : 80 / Rubrik : LAPSUS / Penulis : TIM LAPSUS, ,

Pada periode pertamanya sebagai anggota parlemen, Budiman Sudjatmiko lebih banyak berkeliling dari satu desa ke desa lain. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama sejumlah organisasi dan gerakan masyarakat, seperti Gerakan Desa Membangun, ketimbang ikut rapat di Senayan. Sepanjang 2009-2014, Budiman getol mengkampanyekan urgensi kelahiran Undang-Undang Desa.

Di sejumlah forum terbuka yang dihadiri para perangkat desa, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjelaskan bagaimana seharusnya desa mengelola dirinya. Penjelasan Budiman merujuk pada pasal yang ada dalam rancangan undang-undang tersebut.

Tak hanya menjelaskan kepada perangkat desa, pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu juga berusaha menegaskan urgensi Undang-Undang Desa kepada pemerintah pusat dan sejumlah pemerintah daerah. ”Butuh tiga tahun untuk menjelaskan, karena undang-undang ini agak kontroversial,” kata Budiman di rumah dinasnya di kompleks DPR, Kalibata, Jakarta, Rabu dua pekan lalu.

Budiman adalah wakil ketua panitia khusus penyusun undang-undang tersebut. Setelah melewati perdebatan dan tarik-ulur bertahun-tahun, undang-undang itu akhirnya disahkan pada 15 Januari 2014. ”Dengan undang-undang ini, kuasa atas uang, ruang, barang, orang, dan semua sumber daya desa ada di tangan desa itu sendiri,” ujarnya. Bagi Budiman, Undang-Undang Desa merupakan perwujudan ideologi politiknya.

Budiman bangga. Baru satu periode menjadi anggota DPR, ia berhasil menjadi motor kelahiran undang-undang yang menjamin otonomi daerah hingga ke desa-desa. Undang-undang itu lahir bukan atas peran…

Keywords: -

---

Foto Terkait