WAKIL KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SAUT SITUMORANG: Carilah ‘Kucing’ yang Bersih dan Bisa Nyakar

Edisi: 28/48 / Tanggal : 2019-09-08 / Halaman : 70 / Rubrik : WAW / Penulis : Mustafa Silalahi, Riky Ferdianto, Linda Trianita

SELEKSI calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi menuai sorotan. Pegiat antikorupsi menilai masih ada calon yang memiliki rekam jejak menghambat penegakan hukum di antara 20 kandidat yang diumumkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Jumat, 23 Agustus lalu, tersebut. Mereka mencatat ada kandidat yang bermasalah, dari tidak patuh menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara hingga diduga melanggar etik saat bertugas di KPK.

Panitia Seleksi kini sedang memilih sepuluh nama calon pemimpin komisi antirasuah untuk disetorkan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam aksi protes di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat, 30 Agustus lalu, para pegiat antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK bersama Wadah Pegawai KPK meminta Presiden Jokowi tidak meloloskan calon pemimpin yang terbukti tidak berkualitas dan tak berintegritas.

KPK sendiri sudah memberikan masukan kepada Panitia Seleksi ihwal rekam jejak para calon. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan lembaganya sudah menyampaikan nama-nama calon yang ditandai dengan warna merah dan hitam kepada Panitia Seleksi. “Artinya, merah itu perlu jadi perhatianlah,” kata Saut, 60 tahun, dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Rabu, 28 Agustus lalu.

Kepada wartawan Tempo, Mustafa Silalahi, Ricky Ferdianto, Linda Trianita, dan Aisha Shaidra, Saut menjelaskan ihwal seleksi calon pemimpin KPK, rekomendasi lembaganya kepada Panitia Seleksi, serta keputusannya untuk tidak mendaftar sebagai calon pemimpin KPK periode mendatang. “Saya berpikir akan lebih banyak yang bisa dilakukan kalau berada di luar KPK,” ujarnya.

Seleksi calon pemimpin KPK kali ini menuai kritik. Panitia Seleksi dinilai tidak mengindahkan informasi yang disampaikan kepada mereka, termasuk dari KPK. Tanggapan Anda?

Kami sudah cukup memberi masukan, tapi di luar itu kami tidak bisa ikut campur kinerja Panitia Seleksi. Makanya masyarakat sipil harus memberi masukan. Katakanlah data KPK tidak valid, harus ada data lain yang bisa mendorong, bisa membantu, kalau sepakat Indonesia mau baik. Saat ini semua sepakat KPK baik dari segi fungsi, supervisi, koordinasi, dan monitoring. Itu yang diminta undang-undang. Saya pikir Panitia Seleksi harus benar-benar bisa menemukan manusia setengah dewa; kucing yang benar-benar bersih dan bisa nyakar.

Benarkah ada misi politik untuk menduduki KPK dalam seleksi kali ini?

Saya enggak dengar ada agenda politik. Kalaupun ada, saya percaya itu tidak akan on di KPK. Boleh percaya, setelah empat tahun saya di sini, hal seperti itu enggak akan berjalan. Penyidik KPK itu sangat independen.

Saat uji publik, salah seorang calon, Inspektur Jenderal Firli Bahuri, menyebutkan…

Keywords: -

---

Foto Terkait