Asa Nikel dari Baterai

Edisi: 42/48 / Tanggal : 2019-12-15 / Halaman : 76 / Rubrik : LAPSUS / Penulis : TIM LAPSUS, ,

KABAR buruk datang dari Jenewa, Swiss, akhir November 2019. Uni Eropa bakal menggugat pemerintah Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Satu dari tiga pemicunya adalah kebijakan pembatasan ekspor produk mineral mentah, terutama nikel, bijih besi, dan kromium, yang merupakan bahan baku industri baja antikarat (stainless steel). “Uni Eropa juga meminta konsultasi,” kata Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, WTO, dan organisasi internasional lain di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, di Jakarta, Kamis, 28 November lalu. Konsultasi, menurut dia, merupakan langkah awal dalam suatu proses penyelesaian sengketa di WTO.

Pemerintah Indonesia memang melarang ekspor nikel berkadar rendah mulai 1 Januari 2020. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019. Aturan baru ini merevisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Berdasarkan aturan anyar, izin pengiriman nikel berkadar kurang dari 1,7 persen ke luar negeri hanya dapat dilakukan sampai 31 Desember 2019.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beralasan kebijakan pelarangan itu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, nikel berkadar rendah bisa diolah di dalam negeri seiring dengan kemajuan teknologi. Pertimbangan lain: pembangunan smelter di dalam negeri yang pesat dalam beberapa tahun terakhir juga membutuhkan pasokan nikel yang cukup.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi Bambang Gatot…

Keywords: -

---

Foto Terkait