Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto: Kalau Tidak Aman, Saya Sudah Digugat

Edisi: 41/48 / Tanggal : 2019-12-08 / Halaman : 46 / Rubrik : WAW / Penulis : Mahardika Satria Hadi, Aisha Shaidra, Nur Alfiyah

PENUNJUKAN Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan pada 23 Oktober lalu menjadi sorotan publik. Polemik mencuat berkaitan dengan metode cuci otak yang digagasnya memantik kontroversi.

Pro-kontra tak lepas dari perseteruannya dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) setelah keluarnya keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran pada 23 Maret 2018. PB IDI menilai metode cuci otak untuk pengobatan stroke belum pernah dilakukan uji klinis pada manusia. Adapun Majelis menyarankan izin praktik Terawan dicabut karena dianggap melanggar etik berat lantaran ia mengiklankan diri soal terapi cuci otak dengan metode Digital Subtraction Angiography (DSA). Saat Terawan muncul sebagai kandidat pengganti Nila Farid Moeloek, Majelis pun melayangkan surat yang menolak merekomendasikan dia sebagai Menteri Kesehatan.

Terawan, 55 tahun, mengklaim metode cuci otaknya itu dapat membersihkan penyumbatan pembuluh darah otak--yang menjadi penyebab stroke--dengan injeksi heparin, obat pengencer darah. Pasiennya dari kalangan awam, pejabat, hingga selebritas. Sejak mempraktikkan metode itu lebih dari satu dasawarsa silam, Terawan mengatakan pasiennya terus membeludak, termasuk ribuan orang dari beberapa negeri jiran.

Terawan memilih cuek menghadapi pro-kontra yang muncul. Pensiunan jenderal bintang tiga yang juga menjabat Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, ini mengatakan hubungannya dengan PB IDI tidak ada masalah. “Kalau ini menjadi polemik terus, tidak menyehatkan,” katanya dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya, Rabu, 20 November lalu.

Kepada wartawan Tempo, Mahardika Satria Hadi, Aisha Shaidra, Nur Alfiyah, dan Raymundus Rikang, Terawan menjelaskan perihal terapi DSA dan disertasinya yang menuai kontroversi. Ia juga membicarakan tugasnya dalam mengatasi stunting, karut-marut pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan harga obat yang kian mahal.

Bagaimana sebenarnya hubungan Anda dengan PB IDI?

Lha wong enggak ada persoalan kok dipersoalkan. Inilah persepsi yang kebetulan dilakukan kelembagaan atau organisasi. Semua regulasi jangan bersandar pada asas kekuasaan. Apalagi menyangkut etik, kok pendekatannya kekuasaan. Itu tidak masuk akal. Kalau ini menjadi polemik terus, tidak menyehatkan.

Metode DSA dipermasalahkan karena seharusnya hanya digunakan untuk mendiagnosis penyakit pembuluh darah, tapi Anda menggunakannya sebagai metode pengobatan.

Lha itu kan tergantung ilmunya. Dia ilmunya sampai mana. Kalau ilmunya baru sampai diagnosis, ya, pandangan dia diagnosis. Kalau ilmunya sudah sampai ke terapi, treatment, ya, dia akan membuka itu semua. Itu hanya alat. Misalnya saya melakukan kateterisasi, lalu ketemu (penyumbatannya), apakah saya berhenti? Kan, tidak. Saya lanjutkan. Bahwa ini ada ancaman, ya, harus saya kerjakan.

Bagaimana Anda mengetahui itu keputusan tepat?

Kami evaluasi sebelum dan sesudahnya, ternyata hasilnya menguntungkan. Kalau hasilnya menguntungkan, kenapa terapinya ndak diberikan kepada pasien?

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran menyatakan Anda telah melakukan pelanggaran etik berat.Pembelaan Anda?

Kalau orang menyelesaikan riset S-3 harus lulus bioetik dulu oleh universitas. Universitas itu lembaga terpandang, lho. Saya lebih percaya lembaga pendidikan dong, yang telah mengeluarkan ethical clearance, sehingga saya bisa melanjutkan riset dan sudah selesai S-3.

Anda mengantongi ethical clearance dari kampus mana?

Universitas Hasanuddin, Makassar.

Tapi lulus tahap bioetik berbeda dengan melakukan uji klinis.

Ini berbeda lagi. Uji klinis yang Anda maksud kan uji pada binatang. Itu ndak perlu karena risetnya sudah ada. Riset bisa dimulai…

Keywords: -

---

Foto Terkait