Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna: Jiwasraya Menjadi Prioritas Kami

Edisi: 50/48 / Tanggal : 2020-02-09 / Halaman : 100 / Rubrik : WAW / Penulis : Mahardika Satria Hadi, Aisha Shaidra,

BADAN Pemeriksa Keuangan memiliki seabrek pekerjaan rumah. Tahun ini saja lembaga auditor negara tersebut mematok target menyelesaikan 29 kasus, meliputi perkara di pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, hingga badan usaha milik daerah. “Kami pilih kasus-kasus yang kalau dihitung kerugian negaranya besar,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya, Kamis, 23 Januari lalu.

Salah satu kasus yang paling menyita perhatian BPK adalah skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang diperkirakan menderita kerugian Rp 13,7 triliun akibat kegagalan investasi saham. BPK mengendus adanya ketidakberesan sejak memeriksa keuangan perusahaan asuransi pelat merah itu pada 2006. Kini BPK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung yang sedang mengusut dugaan korupsi dalam perkara ini dan telah menetapkan lima tersangka.

Agung mengatakan penuntasan skandal Jiwasraya menjadi perhatian khusus karena skala kasusnya masif. Pemulihan kredibilitas industri asuransi, pengembalian uang nasabah, dan soal menjaga kepercayaan investor menjadi pertimbangan utama BPK dalam menangani perkara ini. “Untuk JS Saving Plan, ada 7,7 juta nasabah dan 17 ribu investor, termasuk dari luar negeri,” ujar Agung, 48 tahun, merujuk pada produk investasi yang menjadi pangkal kemelut di Jiwasraya tersebut.

Kepada wartawan Tempo, Mahardika Satria Hadi dan Aisha Shaidra, Agung menceritakan seputar tantangan BPK dalam penanganan berbagai kasus, pembenahan lingkup internal, soal masih adanya praktik jual-beli opini dalam audit keuangan, serta upayanya menjaga independensi BPK. Agung juga menjelaskan tentang beberapa kasus, tapi menolak dikutip.

Bagaimana BPK menentukan 29 kasus untuk ditangani?

Pemeriksaan investigatif itu mahal. Jadi kami memilih kasus-kasus yang kalau dihitung kerugian negaranya besar. Jangan sampai biaya pemeriksaannya, misalnya, Rp 750 juta, tapi uang yang kembali Rp 200 juta. Itu namanya pemborosan.

Pemilihannya seperti apa?

Kami pilih dari 200-300 kasus yang dinyatakan layak masuk ke tahap lebih lanjut, baik pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, maupun pemberian keterangan ahli. Tapi utamanya di pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara. Prosesnya ada beberapa tingkatan, dari pengaduan masyarakat, permintaan pemeriksaan, penelaahan informasi awal. Lalu ditentukan mana yang bisa diaudit.

Kasus apa saja yang menjadi prioritas BPK?

Kami tangani semuanya tahun ini. Tapi kami memang memprioritaskan Jiwasraya.

(Selain Jiwasraya dan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia [Persero] atau Asabri, Agung enggan memerinci perkara lain yang sedang ditangani BPK.)

Bagaimana kerja sama BPK dan Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus Jiwasraya?

Kejaksaan Agung yang menggeledah (harta dan aset para tersangka), barangnya diberikan ke kami, lalu kami periksa. Tapi, pada saat yang sama, kami juga melakukan pemeriksaan investigatif. Jadi bersinergi.

Duduk persoalan…

Keywords: -

---

Foto Terkait