Lahan Basah Patroli Laut

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-01-01 / Halaman : / Rubrik : OPI / Penulis :


PEMERINTAH tak perlu ragu menerbitkan peraturan tentang penegakan hukum dan keamanan laut. Selain untuk mengkoordinasi berbagai lembaga dalam menjaga perairan Indonesia, aturan ini dibutuhkan untuk memberantas praktik pungutan liar di laut.
Ada enam lembaga, termasuk Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang memiliki kewenangan berpatroli di laut. Sejauh ini patroli berjalan sendiri-sendiri dan tak terkoordinasi. Penempatan armada tak optimal karena kapal patroli yang dimiliki lembaga-lembaga tersebut cenderung beroperasi di daerah terbatas. Tak terkoordinasi dengan alat pendukung patroli seperti radar yang terbatas, tak…

Keywords: Kepolisian RI, TNI AL, Bakamla, Keamanan Laut, RPP Bakamla, 
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000