Nasib Ibu Kota Baru Bergantung Peta Politik

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-02-12 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendata banyak pertanyaan mengenai rencana pembangunan ibu kota negara di Kalimantan yang diberi nama Nusantara. Ada yang menanyakan kepemilikan lahan, master plan pembangunan, pemilihan nama, juga pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 18 Januari lalu. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai kontroversi itu sebagai hal biasa.
Dalam master plan yang disusun Bappenas, ibu kota baru itu akan dibangun seluas 256 ribu hektare. Adapun luas kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) 6.700 hektare. Pembangunan kawasan ini ditargetkan rampung pada 2024. Suharso sadar bahwa kelanjutan pembangunannya akan sangat dipengaruhi peta politik, termasuk siapa kelak yang menjadi presiden. "Kalau saya presiden, saya lanjutkan," ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini, tersenyum.
Dalam wawancara sekitar dua setengah jam dengan wartawan Tempo, Anton Aprianto, Abdul Manan, Sukma N. Loppies, Budiarti Utami Putri, Avit Hidayat, dan Vindry Florentin, di kantor Bappenas pada Selasa, 25 Januari lalu, Suharso menjelaskan perihal otorita ibu kota negara (IKN), kontroversi mengenai penyusunan undang-undangnya, tahap pembangunan IKN secara keseluruhan, juga kebutuhan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta investasi swasta.
Seperti apa desain kelembagaan IKN?
Hampir semua ibu kota negara di dunia senantiasa langsung berhubungan dengan pemerintah pusat, apakah bentuknya wali kota, otorita tertentu seperti Canberra, Washington, DC, Nur-Sultan. Karena ini ibu kota sebuah negara, ia ditangani pemerintah pusat. Pemerintahannya setingkat provinsi, yang selanjutnya disebut otorita.
Mengapa memilih nama Nusantara?
Itu dari 80-an usul. Ada ahli sejarah, bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia, dan toponimi.
Apakah tak ada alternatif?
Ada nama daerah, nama Indonesia. Banyak sekali. Ada usul nama yang berakhiran "jaya". Ada nama yang mengandung kata "karta". Secara semantik-historis, pemaknaan Nusantara beragam, tapi pada umumnya sebagai lautan di antara pulau-pulau. Nusantara dalam undang-undang ini dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografis Indonesia dengan konstituennya pulau yang disatukan oleh lautan. Tebersit di dalamnya pengakuan kemajemukan geografis dan budaya. Dengan nama Nusantara, IKN merepresentasikan realitas tersebut.
Apa kekhususan otorita IKN?
Ia diawasi langsung oleh pemerintah pusat, di bawah presiden. Karena di bawah tanggung jawab presiden, otorita setingkat kementerian. Karena itu, penyelenggaraan, pembiayaan, dan pendanaannya menggunakan APBN. Ia menjadi pengguna dan kuasa anggaran sehingga masuk ke rezim Undang-Undang Keuangan Negara. Karena itu, yang mengawasi adalah DPR. (IKN) akan menjadi daerah pemilihan nasional DPR (dan Dewan Perwakilan Daerah).
Bagaimana dengan kepalanya?
Kepala otorita pasti dipilih presiden karena setingkat menteri. Cuma, kami minta, karena ada representasi dari DPR, tahap berikutnya dikonsultasikan dengan DPR. Untuk (pemilihan) pertama, ia langsung ditunjuk presiden.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa saat…

Keywords: Suharso Monoarfa, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | Bappenas, Lingkungan Hidup, Ibu Kota Negara, Emisi Karbon, 

---

Foto Terkait