Tangan Jokowi Lebih Dingin

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-04-09 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

POLEMIK mengenai penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden masih berlanjut. Awalnya, sejumlah menteri dan ketua partai politik anggota koalisi pendukung pemerintahan menyampaikan keinginan agar pemilihan umum, yang sedianya diselenggarakan pada 2024, ditunda. Masa jabatan presiden, yang oleh konstitusi hanya dibatasi dua periode, diusulkan diperpanjang melalui amendemen konstitusi.
Presiden Joko Widodo merespons isu ini dalam sejumlah kesempatan. Pada Selasa, 15 Maret lalu, Jokowi mengatakan tak berminat menjadi presiden tiga periode dan meyakinkan masyarakat bahwa ia akan tunduk kepada konstitusi. Namun pernyataan itu tak mencegah isu tersebut terus bergulir. Malah ada sejumlah deklarasi dukungan “Jokowi 3 periode”, yang melibatkan campur tangan orang dekat presiden.
Penolakan terhadap gagasan itu juga merebak. Penolakan datang dari masyarakat sipil dan politikus dari partai koalisi pendukung pemerintahan, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untuk meredam kontroversi ini, dalam sidang kabinet paripurna pada Rabu, 6 April lalu, Jokowi menyampaikan agar para anggota kabinetnya menghentikan polemik tentang penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden serta meminta mereka lebih berfokus mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.
Marcus Mietzner, Guru Besar Madya Bidang Studi Indonesia di Australian National University, mengatakan dua isu itu tak akan berakhir sampai ada sikap tegas Presiden Jokowi. Ia memberi contoh sikap Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson pada 1968 yang mengatakan bahwa dia tidak akan meminta dan tidak akan menerima pencalonan partainya untuk periode berikutnya. “Kalau, misalnya, Presiden Jokowi mengatakan hal yang sama, semuanya akan jelas,” tuturnya dalam wawancara tertulis dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, dalam dua kali kesempatan, Kamis dan Jumat, 7 dan 8 April lalu.
Penulis buku Money, Power and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia ini menguraikan ada apa di balik isu penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden ini, apa bahaya dari isu ini bagi demokrasi jika benar-benar terwujud, dan apa pengaruh oligarki terhadap kehidupan politik. Ia juga memberikan pandangan tentang hal-hal yang perlu dilakukan masyarakat sipil untuk menahan kemunduran demokrasi dan menyelamatkan agenda reformasi.
Bagaimana Anda melihat polemik mengenai penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden ini?
Di negara demokrasi yang belum terkonsolidasi, munculnya ide menghilangkan pembatasan periode jabatan presiden atau penundaan pemilihan umum biasanya mengindikasikan kemunduran kualitas demokrasi. Di Bolivia, misalnya, Presiden Evo Morales mau maju pada pemilihan umum 2019 walaupun tidak dimungkinkan oleh konstitusi. Akibatnya, kondisi politik menjadi kacau dan demokrasi Bolivia mengalami krisis.…

Keywords: Jokowi, Oligarki, Penundaan Pemilu, Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Jokowi 3 Periode, 

---

Foto Terkait