Kepala Desa Berpolitik Praktis Itu Berbahaya

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-04-16 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

SILATURAHMI nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Selasa, 29 Maret lalu, memicu kehebohan. Peserta tidak hanya menyampaikan aspirasinya sebagai aparat pemerintah dan kepala desa kepada Presiden Jokowi, tapi juga muncul yel-yel dukungan terhadap Jokowi 3 periode.
Kabar bahwa Apdesi mendukung perpanjangan masa jabatan presiden ini mengusik Arifin Abdul Majid, Ketua Umum Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, organisasi lain yang juga disingkat Apdesi. “Kepala desa dan aparat desa itu punya aturan main. Di Undang-Undang Desa, kepala desa tidak boleh atau dilarang keras untuk berpolitik. Contoh berpolitik itu seperti mendukung calon bupati atau calon anggota legislatif. Itu kan sebenarnya bukan ranahnya,” katanya kepada wartawan Tempo, Abdul Manan, pada Sabtu, 9 April lalu, di kantornya di Jakarta.
Nama kedua organisasi itu mirip tapi kelembagaannya berbeda. Apdesi yang menyelenggarakan silaturahmi nasional itu dipimpin Surtawijaya dan berbentuk organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri. Adapun Apdesi pimpinan Arifin adalah organisasi berbadan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nama keduanya juga beda tipis: Apdesi Arifin menggunakan kata “assosiasi”, sedangkan Apdesi Surtawijaya memakai “asosiasi”.
Arifin memprotes pemakaian nama itu dan berencana menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya. Alasannya, dukungan terhadap presiden tiga periode tersebut mengesankan aparat desa berpolitik praktis. Dalam wawancara sekitar 1,5 jam, Arifin menjelaskan dampak buruk jika aparat desa berpolitik dan masalah pemilihan kepala desa yang sarat politik uang.
Kapan Anda mendengar ihwal acara silaturahmi nasional itu?
Ada undangan kepada anggota kami. Ada pertanyaan kepada saya dan juga sekretaris jenderal, “Ini kok bukan Arifin yang mengundang tapi pakai nama Apdesi?” Lalu kami bikin klarifikasi berupa surat edaran ke kementerian bahwa itu bukan kegiatan kami.
Ada anggota Anda yang ikut?
Ada. (Mereka) enggak dilarang (datang). Saat ada teriakan tiga periode, kecewa dia. Saya sampaikan ke teman-teman bahwa itu bukan Apdesi kami. Kalau kalian mau ke sana, silakan.
(Ada sejumlah organisasi yang menaungi kepala desa dan aparat pemerintah desa. Selain dua Apdesi, ada Parade Nusantara, Asosiasi Kepala Desa, dan Forum Kepala Desa. Apdesi pimpinan Arifin mengklaim memiliki anggota sekitar 25 ribu kepala desa dan aparat pemerintah desa. Apdesi Surtawijaya mengklaim anggotanya sebanyak 74.961 kepala desa.)
Apa agendanya dalam undangan itu?
Agendanya penyampaian aspirasi. Antara lain ingin bentuk laporan pertanggungjawaban dipermudah dan cap stempelnya ingin berupa lambang garuda. Ada juga permintaan dana operasional kepala desa dari dana desa. Tapi kami tidak ada firasat akan ada yel-yel itu. Kami kan juga tidak tahu. Tahunya setelah ada klarifikasi dari media, “Kok Apdesi mendukung tiga periode?”.
Apa dampak dukungan terhadap presiden tiga periode itu?
Seolah-olah Apdesi tidak taat konstitusi atau ikut berpolitik.
Apakah sebelumnya Anda pernah dihubungi tokoh atau pejabat supaya mendukung perpanjangan masa jabatan presiden?
Enggak pernah.…

Keywords: Tito Karnavian, dana desa, Luhut Pandjaitan, Jokowi 3 Periode, Kepala Desa, 

---

Foto Terkait