KALAU REFORMASI BIROKRASI MAU CEPAT, HARUS DIGITAL

Edisi: 26 Feb / Tanggal : 2023-02-26 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengibaratkan dirinya pemain sepak bola babak kedua. "Masuk menit ke-17 dan banyak urusan," kata mantan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, itu kepada Abdul Manan dan Iwan Kurniawan dari Tempo pada Kamis, 2 Februari lalu.
Presiden Joko Widodo melantiknya menjadi Menteri PAN-RB pada 7 September 2022 setelah menteri sebelumnya, Tjahjo Kumolo, wafat karena sakit. Azwar punya waktu kurang dari dua tahun untuk menyelesaikan agenda-agenda kementeriannya. Salah satu caranya adalah menerapkan pelayanan digital di lembaga-lembaga negara.
Hari itu, Azwar bolak-balik ke tiga ruangan di kantornya di kawasan Sudirman, Jakarta, untuk mengikuti rapat dengan sejumlah pihak. Salah satunya perwakilan Bank Mandiri. Kementerian PAN-RB sedang menyiapkan digitalisasi pelayanan publik. Azwar yakin sistem pemerintahan berbasis elektronik bisa mengurangi korupsi dan mempercepat pelayanan pemerintah.
Untuk mendorong digitalisasi, pemerintah akan meluncurkan mal pelayanan publik digital secara serentak di lebih dari 100 kota/kabupaten pada Mei mendatang. Prioritas Menteri Azwar Anas adalah layanan digital kependudukan, pencatatan sipil, dan kesehatan.
Apa tugas utama Anda sebagai menteri di pengujung periode pemerintahan Presiden Jokowi?
Salah satu masalah kita itu layanan. Birokrasi ini instrumen negara untuk menyelesaikan banyak urusan. Birokrasinya mesti beres, perlu direformasi. Tapi mereformasi ini, kalau mau cepat, bareng dengan digital. Di luar, digitalisasi sudah dahsyat. Digitalisasi mendisrupsi banyak hal, termasuk lapangan kerja. Giliran birokrasi, kita malah menambah orang, padahal di luar mengurangi pegawai.
Apa targetnya?
Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi sekarang ada yang tematik. Satu, penanggulangan kemiskinan. Dua, peningkatan investasi. Tiga, digitalisasi administrasi pemerintahan dan percepatan prioritas presiden. Percepatan prioritas presiden ini ada dua, yakni belanja produk dalam negeri lewat E-Katalog dan pengendalian inflasi. Kenapa Indonesia hebat inflasinya? Karena daerah-daerah turut serta (berkontribusi). Hampir setiap minggu ada pertemuan Zoom mengecek inflasi di kabupaten/kota sama belanja E-Katalog sehingga inilah yang disebut "reformasi berdampak".
Digitalisasi yang mesti jalan adalah pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kami menyiapkannya. Tapi ini tak mungkin dikerjakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sendiri. Maka kami bagi sesuai dengan peraturan presiden. Kementerian yang di bawah kementerian koordinator akan diberesin digitalisasinya.
Seperti apa digitalisasinya?
Di sini prioritasnya terkait dengan integrasi sistem laporan. Beberapa hari lalu kami rapat di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Mereka punya sistem masing-masing. Kondisi saat ini belum optimal dalam pertukaran data dan penanganan perkara. Belum memanfaatkan sistem penghubung. Di bawah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beda…

Keywords: Abdullah Azwar Anas, Reformasi Birokrasi, Digital, Indeks Persepsi Korupsi, Digitalisasi,

Rp. 15.000