Kami Harus Adil Kepada Mitra Dagang

Edisi: 19 Mar / Tanggal : 2023-03-19 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

REGULASI Deforestasi Uni Eropa (EUDDR), yang disetujui Parlemen Eropa pada 6 Desember 2022, bertujuan memastikan setiap komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa legal dan tidak merusak hutan alias bebas deforestasi. Ada kekhawatiran regulasi ini mempersulit negara pengekspor. "Namun kami yakin sebagian besar pemasok ke pasar Eropa dapat memenuhi standar tersebut," kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket, kepada wartawan Tempo, Abdul Manan, Iwan Kurniawan, dan Daniel A. Fajri, saat berkunjung ke kantor Tempo pada Kamis, 16 Februari lalu. Vincent juga menjawab sejumlah pertanyaan secara tertulis pada Rabu, 14 Maret lalu.
Henriette Faergemann, First Counselor untuk Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Digital Uni Eropa, yang mendampingi Piket, menambahkan, meski sudah disahkan, dalam beberapa bulan ini masih ada penyempurnaan terhadap regulasi tersebut, termasuk membuatnya menjadi bahasa hukum dan dokumen panduan. Regulasi ini mulai berlaku pada Mei atau Juni dengan masa persiapan selama 18-24 bulan.
Indonesia, menurut Vincent, memiliki sejumlah sistem yang memeriksa legalitas kelestarian komoditasnya, seperti Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan strategi Jangka Benah. Ia menilai SVLK dan sertifikasi ISPO sudah memenuhi aspek legalitas komoditas, tapi belum dalam hal bebas deforestasi. Komoditas yang dihasilkan melalui jangka benah kemungkinan besar dianggap sebagai agroforestri, meskipun harus dipastikan juga legalitasnya.
Apa alasan lahirnya EUDR?
Ini adalah satu di antara puluhan langkah yang merupakan bagian dari Kesepakatan Hijau Uni Eropa, kebijakan omnibus besar kami untuk menjadikan Uni Eropa nol karbon dan mencapai ekonomi sirkuler pada 2050. Itu 28 tahun dari sekarang. Sedikit waktu untuk melakukannya. Kebijakan Kesepakatan Hijau mencakup segalanya, dari industri hingga pertanian, konstruksi hingga digital, energi, keanekaragaman hayati, dan hutan.
Analisis menunjukkan dua hal dengan sangat jelas. Pertama, Uni Eropa adalah konsumen besar komoditas secara umum dan bahan mentah yang dalam satu atau lain cara terkait dengan alam, terutama hutan. Kedua, kami tahu bahwa pertanian telah menyebabkan banyak deforestasi secara historis dan itu bukan saja buruk bagi keanekaragaman hayati, tapi juga bagi emisi karbon. Itulah yang kami kejar, untuk memastikan bahwa di saat kami terus mengkonsumsi dan mengimpor komoditas, termasuk dari negara-negara seperti Indonesia, komoditas dan produk yang kami beli itu tidak menyebabkan deforestasi. Kami juga ingin memastikan bahwa komoditas itu legal.
Apakah ada tentangan atas kebijakan ini?
Jajak pendapat kami menunjukkan dengan sangat kuat bahwa sebagian besar warga Eropa (80 persen) menginginkan ini terjadi. Mereka mendukung tujuan Kesepakatan Hijau. Tentu saja, jika warga negara atau pemilih menginginkannya, para politikus juga menginginkannya. Jadi ada konsensus sosial dan politik yang tinggi untuk bergerak di jalan ini. Kedua, perubahan apa pun membutuhkan upaya dan menghadapi perlawanan karena harus ada biaya yang dikeluarkan. Itulah yang menjadi diskusi selama ini dengan para pemangku kepentingan di Eropa.
Pertama, sangat penting untuk menekankan bahwa undang-undang ini berlaku untuk semua produk, baik dari Eropa maupun luar negeri. Tidak ada pembedaan, tidak ada pilih kasih. Kedua, ada sejumlah produk yang ada di daftar produk pertama. Itu termasuk kedelai, daging sapi,…

Keywords: Deforestasi, Vincent Piket, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Uni Eropa, Sertifikasi ISPO, 

---

Foto Terkait