Sentralisasi Kekuasaan Dalam Omnibus Ruu Kesehatan

Edisi: 28 Mei / Tanggal : 2023-05-28 / Halaman : / Rubrik : OPI / Penulis :

MASALAH serius yang muncul dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Kesehatan dengan metode omnibus adalah upaya pemusatan kekuasaan. Sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang menarik kewenangan berbagai lembaga ke pemerintah pusat, omnibus RUU Kesehatan menetapkan segala urusan kesehatan di bawah kontrol Kementerian Kesehatan.
Menteri Kesehatan, antara lain, akan berwenang menentukan standar pendidikan kedokteran, mengesahkan surat tanda registrasi, hingga menerbitkan surat izin praktik bagi tenaga kesehatan. Pengaturan pendidikan dan pendaftaran calon dokter tersebut memang merupakan salah satu terobosan dalam RUU Kesehatan yang diklaim bakal menambah jumlah dokter.
Selama ini, pendidikan calon dokter umum dan spesialis sangat mahal. Izin praktik dan registrasi dokter pun sulit diperoleh, khususnya bagi dokter lulusan luar negeri. Organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang…

Keywords: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) , Industri Rokok, Free Access, Omnibus Law Kesehatan, RUU Kesehatan, Zat Adiktif, Omnibus RUU Kesehatan, 

---

Foto Terkait