Informalitas Dalam Demokrasi Indonesia Dan Konflik Sawit

Edisi: 6 Agus / Tanggal : 2023-08-06 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

WARD Berenschot, profesor antropologi perbandingan politik di Universiteit van Amsterdam, Belanda, dua kali melakukan studi mendalam tentang Indonesia. Pada 2012, ia meneliti politik kontemporer Indonesia. Bersama Edward Aspinall, profesor politik dari Australian National University, dia menerbitkan hasil studi itu dalam buku Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia.
Studi kedua mengenai konflik di lahan sawit sejak 2019 yang ia lakukan bersama tiga lembaga penelitian dan lima lembaga swadaya masyarakat. Timnya mendokumentasikan 155 konflik antara masyarakat dan perusahaan di Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Barat. Dalam konflik sawit itu, ada warga yang tewas, 789 orang dipenjara, dan 243 lainnya terluka.
Studi kedua ini diterbitkan menjadi buku Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia yang diluncurkan di Jakarta pada pertengahan Juli lalu. "Konflik ini muncul karena pemerintah tidak cukup tegas merealisasi hak-hak masyarakat," kata Berenschot kepada wartawan Tempo, Abdul Manan dan Iwan Kurniawan, di Jakarta, Jumat, 14 Juli lalu.
Peneliti senior Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde atau KITLV ini menemukan kemiripan masalah konflik sawit itu dengan studi pertamanya, yakni adanya pengaruh hubungan informal yang mendorong penyelesaian konflik agraria melalui barter kepentingan. Politik berbiaya tinggi rupanya telah memunculkan iklim yang mendukung terjadinya perselingkuhan antara politikus dan pengusaha.
Dalam wawancara sekitar satu setengah jam, Berenschot menjelaskan dampak konflik sawit bagi masyarakat, pengaruhnya terhadap citra industri sawit di luar negeri, hingga politik Indonesia yang berbiaya tinggi dan oligarki.
Apa temuan menarik dari konflik di lahan sawit ini?
Pertama, konflik ini muncul karena pemerintah tidak cukup tegas merealisasi hak-hak masyarakat. Sangat sering terjadi tanah diambil tanpa persetujuan masyarakat. Banyak konflik, yaitu 57 persen, karena masalah bagi hasil di lahan inti plasma. Sumber masalah lain, 21 persen, perkebunan yang melanggar aturan, yaitu keluar dari batas konsesi.
Mengapa buku baru ini diberi judul "Kehampaan Hak"?
Ada cukup banyak peraturan di Indonesia yang membela kepentingan masyarakat. Ada Undang-Undang Perkebunan yang bilang harus ada pembagian keuntungan, ada inti plasma, dan lain-lain. Ternyata hak ini, walaupun secara resmi ada, isinya kosong atau hampa karena sangat sulit direalisasi. Setelah pelanggaran terjadi, tidak ada mekanisme untuk menghentikan pelanggaran. Kami sering menemukan kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat. Masyarakat punya hak protes, hak demonstrasi, tapi di lapangan sering tidak dihormati atau diabaikan.
Dalam konflik itu, mengapa masyarakat kerap menjadi korban kekerasan oleh polisi?
Sering ada semacam kolusi atau hubungan terlalu dekat antara perusahaan sawit dan polisi. Sering kami menemukan, ketika terjadi demonstrasi, perusahaan sawit mendanai polisi untuk melindungi kebunnya. Akibatnya, dalam beberapa kasus polisi tidak netral lagi. Mereka cenderung berpihak kepada perusahaan.
Apa tidak ada penyelesaian?
Ada sejumlah cara penyelesaian. Pertama, pengadilan. Kedua, mekanisme penyelesaian di RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Ketiga, mediasi. Tiga mekanisme ini tidak cukup efektif. Orang tidak mau ke pengadilan karena mahal dan sangat susah. Dalam sembilan kasus yang dimenangi masyarakat, hanya dua putusan hakim Mahkamah Agung yang dieksekusi.
RSPO juga tidak efektif?
Ada dua tantangan di RSPO. Satu, terlalu…

Keywords: Oligarki, Industri Sawit, Konflik Lahan, Konflik Agraria, Informalitas, Democracy for Sale, Ward Berenschot, Demokrasi Indonesia, Konflik Sawit, 

---

Foto Terkait