Strategi Pemerintah Jakarta Menghalau Polusi Udara: Wfh

Edisi: 27 Agu / Tanggal : 2023-08-27 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

DALAM dua pekan terakhir, Jakarta menjadi kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia menurut pantauan perusahaan teknologi kualitas udara Swiss, IQAir. Peringkat itu membuat Heru Budi Hartono, penjabat Gubernur DKI Jakarta, gusar. Ia pun membuat kebijakan agar masyarakat Ibu Kota bekerja dari rumah.
Kebijakan work from home (WFH) menunjukkan pemerintah menilai sumber utama polutan adalah kendaraan bermotor. Padahal, menurut sejumlah organisasi swadaya lingkungan, sumber utama polusi Jakarta adalah pembangkit listrik batu bara dan industri yang mengepung Jakarta. "Saya tak ambil pusing," kata Heru Budi kepada Abdul Manan, Raymundus Rikang, Egi Adyatama, dan Mutia Yuantisya dari Tempo pada Jumat, 25 Agustus lalu. "Yang penting polusi turun segera."
Dalam wawancara sekitar satu jam, Heru menjelaskan tantangan menyelesaikan masalah lingkungan yang lintas batas seperti polusi udara. Pria yang merangkap jabatan sebagai Kepala Sekretariat Presiden ini juga menerangkan dua rencana besar yang hendak ia selesaikan sebelum 2024. Juga soal nasib Jakarta setelah Ibu Kota Nusantara (IKN) berdiri di Kalimantan Timur dan kemungkinan ia mencalonkan diri menjadi Gubernur Jakarta.
Bagaimana mengatasi polusi Jakarta?
Banyak orang bertanya kapan masalah polusi selesai dan bagaimana mengatasinya. Jakarta kan enggak bisa mengatasinya sendiri. Kami terapkan WFH (work from home). Memang persentase polusinya kecil, tapi kan itu aksi kami. Dampaknya, penurunan jumlah kendaraan di jalan bisa 1,6-2 persen. Itu dari aparatur sipil negara (ASN) DKI saja. Dengan turunnya jumlah kendaraan, tingkat kemacetan turun sekitar 4 persen.
Dampaknya bagi pengurangan polusi seberapa besar?
Kemacetan itu rentetannya ke polusi. Kalau macet, kendaraan berhenti, mesinnya hidup terus. Kenapa WFH? Karena yang paling dekat dan yang tercepat. Saya mau semua mengikuti kebijakan ini dengan kemampuan dan perhitungan masing-masing. Pebisnis mungkin masuknya bisa pukul 10 atau karyawannya bisa menerapkan shift. Pedagang kecil enggak bisa WFH. Tapi kalau yang bisnisnya jasa kan bisa. Saya ingin tahu, kalau Jakarta itu kendaraan (yang beroperasi) turun drastis karena WFH, polusi turun atau enggak? Nanti baru kita omong lagi. Ternyata, setelah WFH, 100 persen polusi enggak berkurang. Kalau begitu, hayuk kita cari cara lain.
Bagaimana membuat WFH dipatuhi karena ini bukan masa pandemi?
Sudah keluar peraturan Menteri Dalam Negeri yang memerintahkan semua aparatur sipil negara, BUMN (badan usaha milik negara), dan BUMD (badan usaha milik daerah) di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk WFH 50 persen. Kalau Senin dimulai, kita lihat aja.
Tidak menyasar industri?
Kalau pabrik kami stop enggak bisa juga, karena dia perlu makan, perlu menyuplai. PLTU kami stop, mati listrik. Satu-satunya, ya, ini, tanpa mengurangi kegiatan ekonomi. Kalau ini turun dalam dua-tiga hari kan lumayan. Kalau polusi ini enggak turun, kaitannya dengan penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).
Seberapa besar angka kenaikan kasus ISPA?
Tidak signifikan dengan kondisi polusi yang naik drastis. Pada Maret, pasien ISPA 157 ribu, April 144 ribu, Mei 134 ribu, Juni sudah masuk kemarau naik 143 ribu, Juli jadi 156 ribu. Naiknya 10 ribu.
Apa saja penyumbang polusi udara Jakarta?
Semua. Industri, transportasi. Kalau hitungan saya 50 : 50. Semuanya memberikan kontribusi terhadap polusi.
Polusi ini lintas batas. Apa usul DKI ke pemerintah pusat?
Pertama, WFH. Kedua, uji emisi kendaraan bermotor. Ini enggak bisa pemerintah daerah DKI saja. Transportasi yang masuk dari daerah berapa juta,…

Keywords: Heru Budi Hartono, Polusi Udara, Pencemaran Udara, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Uji Emisi Kendaraan Bermotor, Polusi Udara Jakarta, WFH, 

---

Foto Terkait