Apa Saja Risiko Hak Pengelolaan Tanah Ulayat

Edisi: 19 Nov / Tanggal : 2023-11-19 / Halaman : / Rubrik : LIN / Penulis :

PADA Oktober 2023, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyerahkan langsung sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) di atas tanah ulayat kepada masyarakat adat di Sumatera Barat dan Papua. Di Sumatera Barat, sertifikat diberikan kepada tiga kerapatan adat nagari, sedangkan di Papua kepada satu suku. 
Bagi Kementerian Agraria, pemberian sertifikat HPL di atas tanah ulayat bertujuan mencapai tiga tujuan sekaligus: pemenuhan target 126 juta bidang tanah terdaftar sebelum 2025, pemberian perlindungan dan kepastian hukum atas tanah ulayat, serta membuat tanah ulayat menjadi produktif. 
Untuk tujuan ketiga, Kementerian memungut inspirasi pemikiran dari buku The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails in Everywhere Else (2000) yang ditulis ekonom tersohor Peru, Hernando de Soto. Kementerian meyakini legalisasi tanah ulayat yang sebelumnya berstatus ekstralegal akan membuatnya memiliki nilai kolateral sehingga bisa bergabung ke dalam pasar. 
Landasan hukum hak pengelolaan tanah ulayat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 yang menjadi peraturan turunannya. Kedua peraturan ini dibuat sebagai aturan teknis Undang-Undang Cipta Kerja. 
Masalahnya, Undang-Undang Cipta Kerja hanya meneruskan ketentuan yang sudah ada sejak 1965, yakni hak pengelolaan yang diberikan di atas tanah negara. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menyisipkan norma baru yang tidak ada dalam omnibus law…

Keywords: Masyarakat Adat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Hak Pengelolaan, Hak Pengelolaan Tanah Ulayat, HPL Tanah Ulayat, Tanah Ulayat, HPL di Atas Tanah Ulayat, HPL, 

---

Foto Terkait