Ruu Perampasan Aset Mandek Di Meja Puan Maharani. Kenapa?

Edisi: 11 Feb / Tanggal : 2024-02-11 / Halaman : / Rubrik : OPI / Penulis :


MESKI para calon presiden menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, pengesahan aturan itu belum terlihat “hilal”-nya. Pembahasan rancangan usulan pemerintah itu mentah lagi. Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali tak menyinggungnya dalam sidang paripurna terakhir pada 6 Februari 2024.
Perjalanan rancangan aturan untuk merampas aset pelaku kejahatan pidana itu tertatih-tatih dalam sembilan bulan terakhir. Presiden Joko Widodo mengirimkan surat pengajuan rancangan kepada Ketua DPR Puan Maharani pada 4 Mei 2023. Hingga kini surat itu belum beranjak dari meja Puan. Aturan ini tampaknya belum menjadi prioritas bersama pemerintah dan badan legislatif. Hal itu berbeda dengan pembahasan rancangan yang juga menjadi unggulan pemerintah, seperti Revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang selesai dalam waktu singkat.…

Keywords: Koruptor, Puan Maharani, Badan Legislasi DPR, RUU Perampasan Aset, UU Cipta Kerja, Aset BLBI, 
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000