Dugaan Jual-beli Izin Tambang Menteri Bahlil Lahadalia

Edisi: 3 Mare / Tanggal : 2024-03-03 / Halaman : / Rubrik : OPI / Penulis :

AMBISI Presiden Joko Widodo menggenjot investasi dengan mengobral izin pertambangan makin hari makin terasa punya motif lain: membuka kesempatan bagi praktik korupsi melalui para “pelaksana tugas”. Salah satu “pelaksana” tugas itu adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Selain menjabat menteri, sejak 2021 Bahlil adalah Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi.

Sebagai badan ad hoc, tugas utama Satgas Investasi adalah menghilangkan sumbatan investasi di pusat dan daerah. Di sektor pertambangan, Bahlil jadi punya kekuasaan mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) dan hak guna usaha—sesuatu yang sebenarnya kewenangan kementerian teknis.
Bahlil bukan tak punya alasan: Jokowi membekalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Peraturan ini bahkan memberi kewenangan kepada Menteri Bahlil mencabut izin pertambangan yang…

Keywords: Korupsi, Pertambangan, Bahlil Lahadalia, IUP, Free Access, Tambang Nikel, State Capture Corruption, Korupsi Nikel, IUP Nikel, Satgas Investasi, 

---

Foto Terkait