Bahlil Lahadalia Soal Pencabutan Izin Tambang Dan Dugaan Permintaan Uang

Edisi: 31 Mar / Tanggal : 2024-03-31 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

DENGAN gaya atraktifnya yang khas, Bahlil Lahadalia masuk ke ruang tamu rumah dinas Menteri Investasi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ia menyapa dan menyalami tim Tempo yang baru tiba pada Jumat sore, 22 Maret 2024. “Ayo, duduknya di ruang makan saja. Sebentar lagi buka puasa,” katanya.
Bahlil berjalan lebih dulu. Ia duduk didampingi anak laki-laki keduanya. Di meja makan di depannya terhampar aneka buah-buahan, seperti kurma, dan jalangkote, kue pastel khas Makassar. Di Papua, tempat Bahlil tumbuh, dia menyebutkan tak lengkap jika berbuka puasa tanpa menyantap jalangkote. “Sehari-hari saya tinggal di rumah pribadi, tidak di rumah sengketa ini,” ujarnya, lalu tertawa. “Tiap lima tahun, rumah ini diperebutkan.”
Bahlil dan Tempo pada sore itu bertemu untuk menjalankan rekomendasi Dewan Pers. Pada 14 Maret 2024, Bahlil mengadukan liputan investasi “Tentakel Nikel Menteri Bahlil”. Liputan ini mengungkap kewenangan Bahlil sebagai Kepala Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi serta Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi mencabut dan menghidupkan kembali izin usaha pertambangan dan perkebunan.
Ada lebih dari 2.000 izin yang telah dicabut Bahlil hingga Januari 2024 sejak satgas tersebut dihidupkan melalui keputusan presiden pada 2021. Dalam liputan tersebut, para pengusaha tambang mengaku diminta Rp 5-25 miliar oleh orang-orang dekat Bahlil jika ingin izin mereka dihidupkan kembali. Bahkan ada pengusaha yang mengaku dimintai saham oleh Bahlil sendiri.
Pada 18 Maret 2024, Dewan Pers memutuskan liputan tersebut memenuhi kode etik jurnalistik. Dewan Pers mencatat keterangan di sampul yang menyebut “Menteri Bahlil mencabut ribuan izin nikel” keliru. Seharusnya kata “ribuan” tertulis “ratusan” karena hanya 109 izin usaha pertambangan nikel yang dicabut Menteri Bahlil.
Dengan ketidakakuratan penulisan kata itu, atas rekomendasi Dewan Pers, Tempo memuat hak jawab Menteri Bahlil dan meminta maaf kepada pembaca. Menteri Bahlil memilih wawancara sebagai bentuk hak jawab untuk mengklarifikasi isi artikel tersebut. Sebelum edisi 4-10 Maret 2024 itu terbit, tujuh kali wartawan Tempo menghubunginya untuk meminta konfirmasi, tapi Bahlil hanya sekali bersedia menerima wawancara singkat.
Maka, selepas menunaikan salat magrib sore itu, Bahlil duduk di meja dapur rumah dinasnya untuk menjawab pelbagai pertanyaan Bagja Hidayat, Stefanus Pramono, dan Erwan Hermawan dari Tempo. Wawancara ini juga ditayangkan dalam siniar Bocor Alus Politik di YouTube.
Apa latar belakang Anda mencabut ribuan izin usaha pertambangan dan perkebunan?
Ketika saya masuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Investasi, ada investasi mangkrak Rp 708 triliun. Itu yang harus saya selesaikan. BKPM tak bisa menyelesaikan sendiri karena ada masalah tanah, perizinan di daerah, dan lain-lain. Masalah ini seperti hantu yang harus diselesaikan oleh orang yang pernah menjadi hantu.
Berapa investasi yang sudah Anda bereskan?
Kami menyelesaikan hampir Rp 600 triliun. Salah satu hasilnya proyek PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Itu hasil kerja Satuan Tugas Percepatan Investasi yang dibentuk lewat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021. Saya ingin menyampaikan bahwa tak ada hubungannya…

Keywords: Bahlil Lahadalia, Kementerian Investasi, IPPKH, Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, IUP, Tambang Nikel Ilegal, Tata Kelola Nikel, IUP Nikel, 

---

Foto Terkait