Janji Sandiaga Uno: Iuran Wisata Tak Dibebankan Ke Tiket Pesawat

Edisi: 5 Mei / Tanggal : 2024-05-05 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjadi sasaran kritik masyarakat karena rencana iuran wisata. Kebijakan itu berniat memungut iuran dana pariwisata melalui tiket penerbangan. Selain membebani konsumen, penarikan dana wisata berpotensi melanggar Undang-Undang Penerbangan karena iuran tak termasuk komponen penetapan tarif tiket.
Polemik iuran wisata bermula dari undangan rapat Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi kepada para pemangku kepentingan pariwisata. Pertemuan itu direncanakan membahas rancangan peraturan presiden tentang dana untuk pariwisata berkualitas. Salah satu materi rapat adalah pengenaan iuran wisata lewat tiket pesawat. "Kami bisa dimaki-maki dan dirujak masyarakat kalau iuran wisata dikenakan di tiket," kata Sandiaga.
Sandiaga menolak skema pungutan lewat tiket penerbangan. Menurut dia, sumber pendanaan iuran wisata akan berasal dari pemerintah dan menjadi dana abadi. Anggaran itu hanya bisa dipakai untuk tiga kegiatan, yakni pemasaran, promosi, serta penyelenggaraan acara seperti konser dan olahraga. Pemerintah mematok modal awal dana pariwisata ini sebesar Rp 2 triliun.
Rencananya dana pariwisata itu dikelola badan usaha milik negara atau Kementerian Keuangan sebagaimana konsep Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Untuk mencegah penyelewengan seperti korupsi, Sandiaga mengklaim akan menerapkan audit secara berkala yang dibuka ke publik. "Pengelolaannya akan melibatkan stakeholder profesional," ujarnya.
Sandiaga menerima wartawan Tempo, Raymundus Rikang, Praga Utama, Egi Adyatama, dan Yosea Arga Pramudita, di kafe Nur Corner, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis, 2 Mei 2024. Ia juga menjelaskan polemik penetapan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, sebagai proyek strategis nasional serta peluang Partai Persatuan Pembangunan lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi. "Kami optimistis," ucap bekas Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP itu.
***
Bagaimana gagasan penerapan iuran wisata muncul?
Saya terlibat langsung dalam penciptaan Indonesia Tourism Fund sekitar akhir tahun lalu. Pak Erick Thohir waktu itu menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi ad interim dan saya duduk bersama. Kami merasa keteteran karena melihat pemerintah Singapura dan negara lain sangat terlibat dalam acara-acara wisata, seperti olahraga, konser musik, dan gelar budaya.
Kenapa pemerintah keteteran?
Saya melihat cara Tokyo berhasil mendapat kesepakatan dengan Taylor Swift, juga kota lain, seperti Sydney, Melbourne, dan Singapura. Pemerintahnya sangat terlibat. Pemerintah Tokyo menanggung separuh. Sedangkan Australia yang market-oriented mengambil posisi 30 persen. Yang amazing itu pemerintah Singapura karena menanggung 100 persen, dari lokasi konser sampai penyelenggaranya adalah entitas pemerintah.
Bagaimana konsep iuran wisata versi pemerintah Indonesia?
Ada beberapa skema yang diajukan. Pertama, dikelola BUMN yang bernama InJourney. Opsi kedua, dikelola Kementerian Keuangan melalui badan yang berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan atau seperti konsep LPDP. Itu sudah dibahas dalam rapat terbatas.


Baca:


Konser Taylor Swift di Singapura


Efek Taylor Swift di Sektor Ekonomi dan Pendidikan


Konser Coldplay di Jakarta




Apa instruksi Presiden Joko Widodo?
Disiapkan dana Rp 2 triliun untuk semacam dana abadi. Pemerintah yang akan menyiapkannya dan hasilnya nanti disisihkan untuk kegiatan pariwisata. Devisa pariwisata kita pernah mencapai US$ 16 miliar sebelum masa pandemi Covid-19. Kami menargetkan kembali ke angka itu dan bisa mencapai US$ 20-25 miliar sampai lima tahun mendatang.
Kegiatan apa saja yang bisa memakai dana abadi ini?
Peruntukannya sudah…

Keywords: Sandiaga Uno, PPP, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dana Pariwisata, 

---

Foto Terkait