Surat Keputusan Wakil Presiden/Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanganan Bencana Aceh tertanggal 30 Desember 2004 (SK Wapres No. 01/2004) menyulut kontroversi dalam beberapa waktu belakangan. Banyak ahli, pemerhati, dan praktisi hukum menilai bahwa SK itu tidak memiliki landasan yuridis yang kuat. Bahkan sebagian kalangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggap SK Wapres No. 01/2004 itu sebagai kekeliruan serius dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Pendapat miring terhadap SK Wapres No. 01/2004 tidak hanya datang dari luar pemerintah, tetapi juga berasal dari jajaran pemerintah sendiri. Misalnya, Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa dari segi teknis perundang-undangan, penerbitan SK Wapres No. 01/2004 keliru. Seharusnya, kata Yusril, surat keputusan yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu ditegaskan bahwa itu merupakan surat keputusan Kepala Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Tempo Interaktif, 12/1). Perkembangan terbaru, kontroversi sekitar kehadiran SK Wapres itu mulai memasuki wilayah politik.