Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendukung rencana presiden terpilih Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ihwal pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Menurut anggota Komnas HAM, Roichatul Aswidah, ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan pemerintah mendatang. "Kami menyambut baik rencana Pak Jokowi. Ini sudah lama kami tunggu," katanya, kemarin.

Keywords :
Pengadilan HAM ,