Strata pemerintahan mana yang sekarang belum disentuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menteri sudah. Bawahan setingkat direktorat jenderal juga sudah ada yang ditangkap. Dari gubernur sampai walikota juga ikut kejaring operasi tangkap tangan. Artis pun ikut ditangkapi. Begitu juga dengan jajaran kepolisian dan kehakiman sudah meringkuk di sel tahanan karena melakukan korupsi. Namun ada satu posisi yang sering ditangkap tetapi tidak kunjung jera karena bersinggungan dan tugasnya yaitu pembuat dan pengambil keputusan anggaran pembangunan, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Posisi Dewan Perwakilan Rakyat dalam beberapa kali kasus pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi justru sebagai aktor utama. Artikel khas Tempo kali ini mencoba menjabarkan pelemahan yang pernah menimpa Komisi Pemberantasan Korupsi. Termasuk kami tampilkan juga fakta pelemahan yang dilakukan presiden. Peran Pemerintah bersama DPR, Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pelemahan KPK melalui : * Peradilan Umum Untuk Korupsi * Pelemahan melalui Draf RUU Pemberantasan Tipikor * Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Dan lain-lain

Keywords :
Pelemahan KPK , Komisi Pembarantasan Korupsi , Kriminalisasi KPK , RUU Tipikor , Noel Baswedan ,