Arus Balik Ke Pusat

Edisi: 12/32 / Tanggal : 2003-05-25 / Halaman : 90 / Rubrik : KL / Penulis : Rasyid, M. Ryaas , ,

SEJAK diluncurkan tahun 1999 melalui Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, otonomi daerah telah mengambil tempat yang luas dalam wacana publik. Pelaksanaan Undang-Undang No. 22/1999 dimulai Januari 2000, dengan diterapkannya pemilihan kepala daerah dengan sistem paket dan langsung dilakukan oleh DPRD tanpa campur tangan pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. Dalam pemilihan bupati atau wali kota, pemerintah pusat hanya membuat surat keputusan presiden yang lalu didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri. Selain itu, penetapan peraturan daerah juga sudah dinyatakan final di daerah, tak lagi memerlukan pengesahan Departemen Dalam Negeri. Pusat cukup menerima laporan dari daerah dan menilai isinya agar tak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi atau bertabrakan dengan kepentingan umum. Dengan dua kelonggaran itu, diharapkan DPRD dan masyarakat dapat secara jernih memilih kepala daerah yang punya integritas dan berkompeten. DPRD dan kepala daerah juga diharapkan dapat melahirkan peraturan yang dapat memacu kualitas pelayanan publik, meluaskan kesempatan masyarakat untuk memberdayakan diri, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun pelaksanaan Undang-Undang No. 25/1999 baru dimulai Januari 2001 dengan diterapkannya desentralisasi fiskal. Terobosan ini memberi keleluasaan kepada daerah untuk merancang alokasi dana pembangunan dan menetapkan prioritas pembiayaan. Alokasi anggaran dari APBN sebagian besar diberikan dalam bentuk uang, bukan proyek seperti pada masa sebelumnya. Hal itu secara umum dikenal sebagai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Sejak…

Keywords: Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pilkada Langsung, DPRD, Otonomi Daerah. Ryaas Rasyid, 

---

Foto Terkait