AKHIRNYA RAPBN MENGANDALKAN PAJAK

Edisi: 46/21 / Tanggal : 1992-01-11 / Halaman : 14 / Rubrik : EB / Penulis : MWA


SIAP-SIAPLAH memperketat ikat pinggang. Barangkali sudah klise, namun relevansinya
masih akan berlanjut. Setelah dua tahun ekonomi Indonesia diwarnai kebijaksanaan
moneter yang ketat alias tight money policy (TMP), kini akan diperketat lagi oleh
kebijaksanaan pemerintah di bidang fiskal. Itu terlihat dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diusulkan Presiden kepada DPRRI hari
Senin pekan ini.

; Dalam RAPBN yang diusulkan itu, terlihat Pemerintah berniat meraup pajak dari
masyarakat sebanyak Rp 32.560,1 milyar. Sementara itu, dana yang akan dibelanjakan
Pemerintah di dalam negeri ternyata cuma Rp 28.880 milyar. Menurut beberapa
ekonom seperti Dr. Sjahrir, Dr. Mari Pangestu, dan Dr Rizal Ramli, kebijaksanaan
fiskal tahun ini akan bersifat kontraktif.

; Lebih istimewa lagi, mulai tahun ini beban bunga dan cicilan utang luar negeri
Pemerintah benar-benar harus dipikul masyarakat pembayar pajak. Sebab, pendapatan
pemerintah dari minyak dan gas bumi (migas) ditambah bantuan pinjaman luar
negeri yang bisa dirupiahkan (bantuan program), ternyata tidak akan cukup lagi
untuk menutup beban utang tersebut (lihat tabel).

; Untuk tahun ini, peran migas dalam anggaran pemerintah semakin menciut. Begitu
pula peran bantuan luar negeri, apakah itu dalam bentuk bantuan proyek,
lebih-lebih lagi dalam bentuk bantuan program. Dari anggaran yang disodorkan
sebesar Rp 56.108,6 milyar, penerimaan yang diharapkan dari sektor migas hanya
24,8% (Rp 13.947,5 milyar). Sedangkan bantuan luar negeri hanya diharapkan Rp
9.600,2 milyar atau 17,11%.

; Andalan utama penerimaan pemerintah sekarang adalah masyarakat. Tepatnya,
wajib pajak. Realisasinya melalui berbagai pajak, bea, cukai, dividen dari
BUMN, pungutan (misalnya iuran hasil hutan, hasil perikanan), usaha jasa
departemen (seperti uang pendidikan), serta penjualan barang (seperti tanah
sitaan atau inventaris pemerintah). Dalam RAPBN, Pemerintah mengharapkan
penerimaan dalam negeri ini sebesar Rp 32.560,9 milyar atau 58%.

; Sedangkan dalam APBN berjalan, perbandingan peran ketiga pos penerimaan utama itu
adalah 49,7% dari penerimaan dalam negeri, 29,6% dari…

Keywords: -
Rp. 15.000

Artikel Majalah Text Lainnya

S
SIDANG EDDY TANSIL: PENGAKUAN PARA SAKSI ; Peran Pengadilan
1994-05-14

Eddy tansil pembobol rp 1,7 triliun uang bapindo diadili di pengadilan jakarta pusat. materi pra-peradilan,…

S
Seumur Hidup buat Eddy Tansil?
1994-05-14

Eddy tansil, tersangka utama korupsi di bapindo, diadili di pengadilan negeri pusat. ia bakal dituntut…

S
Sumarlin, Imposibilitas
1994-05-14

Sumarlin, ketua bpk, bakal tak dihadirkan dalam persidangan eddy tansil. tapi, ia diminta menjadi saksi…