Filsafat Hukum Kejaksaan Agung

Edisi: 25/30 / Tanggal : 2001-08-26 / Halaman : 105 / Rubrik : KL / Penulis : Himawan, Charles ,

Charles Himawan *)

ADA satu pesan penting yang disampaikan Presiden Megawati ketika melantik Jaksa Agung M.A. Rachman pada Rabu, 15 Agustus 2001 lalu. Saat itu, Presiden mengatakan, "….Proses untuk penegakan hukum saya berikan di pundak Jaksa Agung. Dan saya yakin, dengan bantuan dan dukungan yang lain, tugas ini dapat dijalankan dengan baik." Memang, dalam menghadapi tugas yang sangat berat dewasa ini, Jaksa Agung amat perlu mendapat dukungan konkret dari masyarakat.

Salah satu bentuk dukungan ini adalah membantu Kejaksaan Agung mengumpulkan bukti-bukti autentik tentang pelanggaran hukum yang terjadi. Mengapa tindakan seperti itu harus dilakukan? Ini mengacu pada suatu pandangan filsafat hukum yang tecermin dalam keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang pembubaran Golkar pada Selasa, 31 Juli 2001. Keputusan MA tersebut menunjukkan bahwa membawa suatu perkara (kasus)—apakah itu perkara pidana biasa atau korupsi, perdata, atau perkara hak asasi manusia—ke hadapan badan peradilan jauh berbeda dengan mempertahankan perkara itu terhadap serangan pihak terdakwa, pembelanya, dan pihak hakim sendiri. Dengan kata lain, membangun suatu perkara (to build up a case) yang solid jauh berbeda…

Keywords: -

---

Foto Terkait