Otda, Suap, dan Ketertinggalan Luar Jawa

Edisi: 05/31 / Tanggal : 2002-04-07 / Halaman : 84 / Rubrik : SUR / Penulis : Kalim, Nurdin , Cahyana, Ludhy ,

Sebelum Undang-Undang No. 22 dan Undang-Undang No. 25/1999 tentang Otonomi Daerah berlaku, 61 persen pengusaha dapat menduga biaya produksinya. Sebaliknya, bila otda diberlakukan, 69 persen pengusaha khawatir tak mampu mengira-ngira ongkos kegiatannya. Sebab, 59 persen pemda bersikap tertutup. Ketertutupan itu berpeluang menimbulkan pungutan baru atau mempertinggi nilai pungutan. Akibatnya, ekonomi biaya tinggi.

Ini tampaknya tak terhindari. Sebab, dalam beraktivitas, dunia usaha mustahil tak berhubungan dengan birokrasi pemerintahan. Soalnya, pemerintahlah agen tunggal perizinan, pemungut pajak, dan sumber pengaturan-pengaturan lainnya. Dan itu ada ongkosnya berupa retribusi. Lazimnya, ongkos tak resmi jauh lebih besar dari biaya formal.

Bukan rahasia lagi bahwa di Indonesia selalu dibutuhkan biaya penyelesaian untuk urusan apa saja yang…

Keywords: -

---

Foto Terkait