Buruh Masih Riuh, Belum Utuh

Edisi: 05/31 / Tanggal : 2002-04-07 / Halaman : 86 / Rubrik : SUR / Penulis : Kalim, Nurdin , Cahyana, Ludhy , Sulaeman, Dian N.

DALAM peta politik Indonesia, buruh praktis selalu berada di posisi yang dikorbankan. Reformasi atau pergantian kekuasaan yang dimulai empat tahun lalu, tampaknya, belum mampu memberikan harapan bagi penyelesaian persoalan buruh di Tanah Air. Memang, selama reformasi bergulir, sudah ada perbaikan keadaan, terutama menyangkut kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dulu dipersulit. Tapi posisi tawar (bargaining position) buruh sampai sekarang masih tetap lemah ketika menghadapi pengusaha ataupun birokrat pemerintah.

Pada masa Orde Baru, lemahnya posisi tawar buruh itu karena intervensi politik negara tak terbendung merasuk ke mana-mana, termasuk ke lingkungan serikat pekerja/buruh. Dalam banyak kasus yang berkaitan dengan upaya peningkatan harkat buruh, pengusaha cenderung berkolusi dengan penguasa, lalu menggunakan aparat untuk menekan buruh. Contoh paling ekstrem, dengan indikasi sangat kuat didukung sejumlah bukti hukum adanya kolusi semacam itu, adalah kasus yang menimpa Marsinah, di Jawa Timur, yang dianggap sebagai satu tonggak perjuangan buruh.

Belakangan ini, ketika penguasa dan aparatnya mudah digugat oleh publik jika bertindak eksesif, pihak pengusaha punya mekanisme sendiri untuk mengamankan gejolak buruhnya. Buruh yang macam-macam dengan mudah dipecat. Di tengah situasi yang kurang menguntungkan, ketika lapangan pekerjaan makin sulit, ancaman pemutusan hubungan kerja menjadi kekuatan politik pengusaha untuk memojokkan pekerja.

Lemahnya posisi tawar buruh, menurut peneliti dari LP3ES, Shobirin Nadj, juga dilatari masih rendahnya tingkat kesadaran politis mereka. Para buruh belum memiliki kesadaran tinggi bahwa mereka adalah suatu kelas pekerja yang, bila kompak, bisa menentukan kebijakan negara. "Masih banyak yang berpikir soal perut, sehingga melupakan kekuatan…

Keywords: -

---

Foto Terkait