Kejahatan Perang dan Kemanusiaan?

Edisi: 34/29 / Tanggal : 2000-10-29 / Halaman : 87 / Rubrik : IQR / Penulis : Lubis, Todung Mulya , ,

Oleh Todung Mulya Lubis*)
*)Dosen Hak Asasi Manusia di Fakultas Hukum UI

Nullum crimen sine lege.

TAK ada kejahatan tanpa hukum, demikian kira-kira arti kalimat itu. Ungkapan ini dihidupkan kembali menjelang Nuremberg Trial, yang mengadili penjahat Perang Dunia II, sebagai penolakan terhadap upaya-upaya mengadili penjahat perang. Dalam hukum pidana, asas legalitas memang dianut dengan ketat. Sekolah hukum selalu mengajarkan bahwa hukum tidak berlaku surut. Dan pada akhir Perang Dunia II, rezim hukum hak asasi manusia yang baru saja tumbuh itu belum lengkap. Dengan segala polemik yang timbul, para penjahat perang akhirnya diadili meski pihak yang diadili menganggap yang terjadi adalah Victor's justice (keadilan bagi pemenang perang-Red.).

Para hakim memang mencari dasar hukum pada hukum kebiasaan internasional (international customary law) dengan antara lain mengutip keberadaan The Hague Convention on Laws and Customs of War on Land (1899). Dan sekarang pun para hakim di Mahkamah Internasional ataupun pengadilan nasional sering menggunakan hukum kebiasaan internasional sebagai pembenaran bahwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut harus dikenai hukuman. Dalam khazanah rezim hukum hak asasi manusia yang sangat kaya, kini bisa dikatakan bahwa banyak sekali convention (konvensi atau perjanjian-Red.) dan covenant (komitmen-Red.)…

Keywords: -

---

Foto Terkait