Sulit bila Pemerintah Tak Dipercaya

Edisi: 45/30 / Tanggal : 2002-01-13 / Halaman : 76 / Rubrik : SUR / Penulis : Ikhsan, Mohamad

BUKAN hanya di Indonesia, hampir di semua negara, termasuk negara maju, hambatan terjadinya privatisasi lebih banyak didorong oleh faktor politik dibandingkan dengan faktor ekonomi. Kata Prof. Mohammad Sadli dalam suatu seminar yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 11 tahun lalu, eksistensi badan usaha milik negara (BUMN) kita berkaitan erat dengan faktor ideologi dan sejarah. Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa hal-hal yang menjadi hajat hidup rakyat dikuasai negara, merupakan landasan yang sangat kuat bagi eksistensi BUMN. Itu faktor ideologinya. Faktor sejarahnya, sebagian BUMN kita merupakan hasil nasionalisasi perusahaan Belanda. Lalu ada faktor ketiga, yaitu BUMN dipandang sebagai salah satu kekuatan pengimbang bisnis pengusaha nonpribumi. Pandangan ini digunakan oleh kelompok nasionalis, yang sangat khawatir aset strategis ini dikuasai oleh investor asing.

Sebetulnya, ketiga argumen di atas tidak valid lagi. Dilihat dari sisi ideologi, jarahan BUMN telah melewati isyarat dalam UUD 1945. Kegiatan yang dianggap strategis pada saat UUD 1945 dibuat atau saat BUMN dibentuk tidak lagi relevan karena sudah diproduksi secara massal oleh sektor swasta. Contohnya, bidang perhotelan BUMN sudah lama tenggelam oleh dominasi perusahaan swasta—baik nasional maupun asing. Dalam bidang industri perkebunan, peran BUMN makin menurun akibat rendahnya produktivitas—walau, dilihat dari endowment yang dimiliki (kesuburan tanah atau pengalaman), BUMN perkebunan seharusnya menjadi pelopor peningkatan produktivitas.

Lain dari itu, kegiatan yang masih tergolong strategis makin sukar didefinisikan. Perkembangan teknologi dan perubahan pasar yang dinamis menyebabkan fungsi pemilikan dalam mengendalikan pasar makin ditinggalkan dan digantikan dengan fungsi regulasi. Amanat ini sebetulnya sudah ditanggapi oleh para wakil rakyat sebagaimana yang dicantumkan dalam Tap MPR No. IV/2001 dan UU Program Pembangunan Nasional (Propenas). Ketetapan…

Keywords: -

---

Foto Terkait