Baku Debat Minus Sanksi

Edisi: 20/36 / Tanggal : 2007-07-15 / Halaman : 34 / Rubrik : NAS / Penulis : Kuswardono, Arif A., Gunanto,

SETELAH empat jam baku debat, Jumat pekan lalu, rapat Badan Kehormatan DPR bubar tanpa kata mufakat. Semestinya, setelah dua bulan bekerja, badan penegak etika di parlemen itu bisa menetapkan sanksi terhadap lima orang penerima dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. ”Rapatnya alot, berat, karena menyangkut nasib dan karier politik orang,” kata Gayus Lumbun, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR.

Rapat penetapan sanksi itu menyusul dua kali pengaduan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Pada Mei lalu, organisasi penentang korupsi itu melaporkan adanya ”pemberian” mencapai Rp 335 juta dari Departemen Kelautan kepada lima orang anggota parlemen. Mereka adalah Wakil Ketua DPR A.M. Fatwa (Fraksi PAN), Endin A.J. Soefihara (Fraksi PPP), Awal Kusuma (Fraksi Partai Golkar), Slamet Efendi Yusuf (Fraksi Partai Golkar), dan Fachri Hamzah (Fraksi PKS).

Dalam pengaduan kedua ICW, jumlah terlapor ternyata membengkak. Separuh lebih—dari sekitar 50 orang—anggota Komisi Pertanian dan Perikanan terkena cipratan duit dari Rokhmin Dahuri ketika menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (2001-2004). Jumlah dananya mencapai Rp 948 juta.

Pengaduan ICW, yang dilampiri berkas pemeriksaan Rokhmin di Komisi Pemberantasan Korupsi itu, tergolong berat. Banyak anggota parlemen yang terseret, termasuk Slamet Efendi Yusuf, Ketua Badan Kehormatan. Aturan dasar parlemen yang melarang anggotanya menerima pemberian dari pihak lain diduga dilanggar. ”Dilarang keras karena DPR punya anggaran sendiri,” kata Gayus.

Badan Kehormatan baru memeriksa pengaduan pertama. Mereka memeriksa mantan Menteri Rokhmin Dahuri, yang ditahan di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri. Bekas Sekjen Andien Taryoto dan Menteri Freddy Numberi juga dipanggil. Sudah tentu, kelima anggota parlemen juga ikut diperiksa.

Fatwa dan Slamet mengakui telah menerima dana…

Keywords: -

---

Foto Terkait