CATATAN BOEDIONO UNTUK BATAM

Edisi: 20/36 / Tanggal : 2007-07-15 / Halaman : 104 / Rubrik : EB / Penulis : Susanto, Heri, Yuliastuti, Dian, Dalle, Rumbadi

RUANG rapat kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla memanas, Kamis dua pekan lalu. Yang menjadi penyulut adalah pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang penetapan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas.

Dua kubu pendapat ngotot bertahan pada argumen masing-masing. Para menteri tim ekonomi kabinet berkukuh, begitu juga pejabat daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang disokong Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, M. Lutfie.

Pemerintah daerah yang diwakili Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah meminta agar semua pulau, yakni Batam, Bintan, dan Karimun, dijadikan kawasan perdagangan bebas. Namun Tim Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di bawah komando Menteri Koordinator Perekonomian Boediono berpendapat sebaliknya: kawasan perdagangan bebas berlaku terbatas di tiga pulau itu.

Kalla sebagai pemimpin rapat akhirnya memilih jalan tengah. Batam jadi kawasan perdagangan bebas menyeluruh, sedangkan Bintan dan Karimun menjadi kawasan bebas terbatas (enclave). Tim Nasional pun akhirnya setuju. Meskipun demikian, kata sumber Tempo, Boediono menunjukkan ”perlawanan” dengan meminta keberatannya dicatat secara resmi.

Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada ini khawatir, perlakuan khusus terhadap Batam akan dirasa tidak adil oleh daerah lain, dan ada potensi kehilangan penerimaan pajak yang besar. Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih ”pasrah”. ”Terserah Bapak saja,” katanya kepada Kalla, seperti ditirukan salah seorang peserta rapat.

Rapat akhirnya ditutup. Boediono pun tak seperti biasanya, langsung ”menghilang”. Ketika ditanyakan soal ini, menteri senior itu tampaknya tak mau berpolemik. ”No comment, ya, tanya yang lain saja,” katanya kepada Anton Apriantono dari Tempo, Jumat pekan lalu. Tapi, yang jelas, kejadian itu semakin menguatkan anggapan adanya perbedaan cara pandang yang cukup tajam di antara kedua petinggi negara ini dalam berbagai kebijakan ekonomi.

***

PENETAPAN Batam sebagai kawasan perdagangan bebas alias free trade zone membuat daerah di beranda Singapura ini kembali menjadi buah bibir. Dulu, kepulauan ini memang surga investor dan tukang belanja. Sebab, sejak 1978, pemerintah menetapkan seluruh daratan Batam sebagai kawasan berikat yang bebas bea masuk dan…

Keywords: -

---

Foto Terkait