Perang Dingin Di Area Bravo

Edisi: 21/36 / Tanggal : 2007-07-22 / Halaman : 26 / Rubrik : NAS / Penulis : Dhyatmika, Wahyu, Rachmadi, Raden,

TIGA bulan berlalu sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong bertukar salam hangat di Istana Tampak Siring, Gianyar, Bali. Saat itu, setelah hampir tiga dasawarsa, perjanjian ekstradisi antara kedua negara ditandatangani.

Kini situasinya berbalik 180 derajat. Dua pekan terakhir, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan pejabat Departemen Luar Negeri Singapura sibuk bertengkar di media massa. Pangkalnya: ketidaksepakatan mereka soal implementasi pakta pertahanan di ”Area Bravo” yang meliputi kawasan perairan di selatan Kepulauan Natuna. Pakta ekstradisi memang diteken satu paket dengan perjanjian kerja sama pertahanan. Yang terakhir ini adalah pakta yang diinginkan Singapura.

Ketika berbicara di depan peserta kursus Lembaga Ketahanan Nasional, Kamis dua pekan lalu, Menteri Juwono secara tidak langsung menuding bahwa ribut-ribut soal area Bravo ini terjadi karena pemerintah Singapura tak rela Indonesia mendapat hak ekstradisi. ”Parlemen mereka khawatir perjanjian ekstradisi akan menodai citra Singapura sebagai negara yang bersih, sehingga mencoba menggagalkan kerja sama pertahanan,” katanya. Karena dibuat satu paket, kegagalan ratifikasi pakta pertahanan akan membuat perjanjian ekstradisi juga batal.

Bibit konflik soal perjanjian pertahanan dua jiran ini sebenarnya sudah tercium sejak awal. Akhir April lalu, saat Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri BG Lee menyaksikan penandatanganan paket dua kesepakatan itu, sebetulnya masih…

Keywords: -

---

Foto Terkait