Rame-rame Lahirkan Kota Baru

Edisi: 02/37 / Tanggal : 2008-03-09 / Halaman : 38 / Rubrik : NAS / Penulis : Manan, Abdul, Purnomo, Dwi Rianto, Jupernalis

RAPAT Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat itu dibuka dengan interupsi. Para interuptor mengingatkan absennya unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembahasan pembentukan 14 kabupaten dan satu provinsi baru itu. Senin pekan lalu itu, rapat akhirnya hanya berlangsung 20 menit. ”Sidang ditunda,” ujar Ketua Komisi, E.E. Mangindaan.

Para ”senator” memang mempersoalkan terus mekarnya daerah administrasi baru. Laode Ida, Wakil Ketua DPD, mengingatkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berpidato di depan anggota lembaga itu, 27 Agustus tahun lalu. Ketika itu Presiden mengatakan perlunya ”moratorium pemekaran daerah”.

Dalam suratnya kepada Komisi Pemerintahan, petinggi Dewan Perwakilan Daerah mengatakan tak bisa ikut rapat. Alasannya, mereka masih akan membahas masalah ini dalam sidang paripurna, Kamis pekan ini. Laode mengatakan, lembaganya ingin pembahasan daerah administrasi baru dilakukan setelah ada hasil evaluasi dan kajian lengkap soal ”pemekaran” selama 1999-2007.

Laode punya alasan. Dari 173 daerah administrasi baru, hanya sekitar 30 persen yang sukses. R. Situ Zuhro, peneliti dari Pusat Kajian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, malah menyimpulkan lebih rendah. ”Mungkin hanya 5 persen yang berhasil,” katanya. Kabupaten Tarakan (Kalimantan Timur),…

Keywords: -

---

Foto Terkait