Badan Bongsor, Kalah Pengalaman

Edisi: 49/39 / Tanggal : 2011-02-06 / Halaman : 30 / Rubrik : NAS / Penulis : Yophiandi, , Pramono, Budi Riza

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengernyitkan kening. Ia mengamati tiga halaman berkas yang disodorkan Sutjipto, anggota Fraksi Partai Demokrat. ”Betul ini angket, Pak?” kata politikus Partai Golkar itu. Lawan bicaranya membenarkan, dan Priyo mengulang pertanyaannya.

Pada Senin sore dua pekan lalu, Sutjipto datang mengajukan usul hak angket perpajakan. Mendengar pertanyaan Priyo, Sutjipto sekali lagi juga membenarkan. Priyo berujar, ”Sejujurnya saya kaget.”

Wajar bila Priyo kaget. Hak angket merupakan hak milik Dewan buat menyelidiki tindakan pemerintah yang dianggap melanggar undang-undang. Lazimnya, usul mengenai penggunaan hak yang bisa berujung pada pemakzulan presiden ini diajukan partai oposisi. Sedangkan Partai Demokrat adalah partai yang didirikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kekisruhan baru disadari beberapa jam kemudian. Achsanul Qosasi, kolega Sutjipto di Demokrat, dalam Sidang Paripurna Dewan esok harinya, mempertanyakan alasan pengajuan usul hak angket. Ia menilai, jika hanya berdasarkan berita di media massa soal proses hukum terhadap terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan, usul itu tidak tepat.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa pun menyatakan tak sepatutnya anggota fraksinya mengajukan hak…

Keywords: -

---

Foto Terkait