Mencemaskan Otonomi Universitas Negeri

Edisi: 32/40 / Tanggal : 2011-10-16 / Halaman : 71 / Rubrik : PDK / Penulis : Reza M, Soetana , Angga

SENYUM Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso sejenak hilang tatkala mendengar kata "UI". Dari balik kacamatanya, terlihat alisnya mengernyit. Berbeda dengan lukisan karikatur dirinya—sedang tertawa lebar—yang menghiasi ruang kerjanya di Gedung D lantai 10 Kementerian Pendidikan Nasional. Sembari mengembalikan senyum, dia menolak berkomentar tentang Universitas Indonesia. "UI akan menyelesaikan permasalahannya sendiri," katanya kepada Tempo, Selasa pekan lalu.

Guru besar teknik geologi itu memilih menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan berisi 220 pasal ini merupakan satu pemicu kisruh UI, yang berujung pada tuntutan pengunduran diri Rektor Gumilar Rusliwa Somantri. Bermodal setumpuk dokumen, plus coret-coretan di selembar kertas, Djoko mengutip putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan badan hukum milik negara tak memiliki dasar hukum.

Untuk mengisi kekosongan hukum, pemerintah mengeluarkan PP 66 Tahun 2010 dan mengganti status tujuh universitas dari BHMN jadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah, disingkat PTP. Semuanya perguruan tinggi papan atas, yaitu Universitas Indonesia di Jakarta dan Depok, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, dan Universitas Airlangga di Surabaya.

Djoko mengatakan perbedaan utama kedua status itu terletak pada perwalian. Di era BHMN, pada 2000 sampai 2010, rektor bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat (MWA). Majelis itu terdiri atas 21 orang yang mewakili Menteri Pendidikan, Senat Akademik Universitas, masyarakat, karyawan, dan mahasiswa. Mirip-mirip presiden yang jadi mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Sekarang perwalian…

Keywords: -

---

Foto Terkait