Pecah Biduk Pemimpin Daerah

Edisi: 44/40 / Tanggal : 2012-01-08 / Halaman : 128 / Rubrik : KL / Penulis : Zainal Arifin Mochtar, ,

Dilihat secara detail, dalam beberapa tahun belakangan, pernak-pernik problema yang membayangi kepemimpinan di daerah sangat banyak. Serupa tapi tak sama dengan yang di pusat, kepemimpinan daerah mengalami pasang-surut hubungan yang terkadang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Mulai proses kontestasinya, mekanisme suksesinya, hingga proses kepemimpinannya. Semua memiliki catatan yang selayaknya memang sudah harus dibuka secara lebar, dilihat secara lebih jernih, dan dibedah secara lebih subtil. Sulit memandang pengunduran diri wakil kepala daerah di beberapa tempat hanya sebagai perpecahan akibat wakil ingin mencoba peruntungan menjadi kandidat kepala daerah. Begitu banyak alasan dan persoalan yang sesungguhnya menjadi hal tidak terpisahkan dari cara negara ini membuat kebijakan dan mengatur sistem kepemimpinan daerah. Persoalan di hilir biasanya punya keterkaitan dengan problem di hulu. Semacam konsep sebab-akibat yang mustahil dielakkan. Problema bisa saja dimulai dari konstelasi aturan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan kesempatan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Sebagai bagian dari upaya memperkuat legitimasi, menguatkan basis dukungan melalui gabungan partai politik adalah hal yang tidak mungkin dihindari. Namun, dengan konstelasi partai yang minim ideologi (boleh jadi nir-ideologi), sering kali terjadi gabungan partai politik yang sama sekali tidak masuk di akal normal. Hanya kepentingan nir-strategis dan ideologis yang bisa dipakai untuk menjelaskan pernikahan dua partai yang berideologi berseberangan diametral. Makanya gejala perpecahan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang beda partai ini mudah terjadi. Bukan cuma beda ideologi, partai daerah juga sering kehilangan akar hubungan dengan pemimpin nasional mereka.…

Keywords: Zainal Arifin Mochtar, , 

---

Foto Terkait