Reformasi Pengelolaan Dana Haji

Edisi: 05/41 / Tanggal : 2012-04-08 / Halaman : 86 / Rubrik : KL / Penulis : Yusuf Wibisono, ,

Salah kelola dana haji. Itu sebenarnya yang hendak dinyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi ketika merekomendasikan moratorium pendaftaran calon haji beberapa waktu lalu. Moratorium diajukan karena sistem akuntansi Kementerian Agama tak mampu menjangkau keseluruhan audit setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), yang kini jumlahnya telah menumpuk hingga Rp 38 triliun. Kementerian langsung menolak wacana ini, tapi juga tanpa rencana perbaikan pengelolaan dana.

Harus diakui BPIH kita mahal. Biaya haji 2011 di Malaysia sebesar 9.980 ringgit (sekitar US$ 3.300) dengan pelayanan prima, sedangkan biaya haji Indonesia sekitar US$ 3.500. Ironisnya, mahalnya BPIH tidak berkorelasi dengan pelayanan yang di Indonesia cenderung buruk merata di setiap sektor, seperti bimbingan haji, akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, administrasi, dan keamanan. Buruknya pelayanan juga merata di semua tahapan haji, dari pelayanan sebelum keberangkatan, selama di Tanah Suci, hingga pelayanan setelah ibadah haji.

Kinerja pengelolaan dana haji juga sangat rendah. Tak ada dampak signifikan dari dana haji yang jumlahnya begitu besar untuk peningkatan pelayanan haji. BPIH seharusnya murah karena tercapainya economies of scale dari perputaran Rp 7 triliun dana haji setiap tahun dan produktivitas dana setoran awal BPIH yang Rp 38 triliun. Pada 2011, setiap calon haji Malaysia mendapat subsidi hingga 4.360 ringgit (sekitar Rp 13 juta), sedangkan calon haji Indonesia…

Keywords: -

---

Foto Terkait