Haram Jadah Di Mata Syariah

Edisi: 06/41 / Tanggal : 2012-04-15 / Halaman : 94 / Rubrik : KL / Penulis : Masdar Farid Mas'udi, ,

SEANDAINYA bangsa ini tidak sedang dipusingkan oleh rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, bisa jadi gelombang demonstrasi akan menerjang Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Prediksi itu terkait dengan putusan mereka yang mengabulkan sebagian permohonan Aisyah "Machicha" Mochtar, Februari lalu.

Dari hasil uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan bapaknya. Ini berarti anak lelaki Machicha hasil nikah siri dengan Moerdiono (almarhum), Menteri-Sekretaris Negara Orde Baru, berhak atas waris dan hak perdata lain. Majelis Ulama Indonesia dan ulama fikih—ilmu hukum Islam—menilai Mahkamah melangkah terlalu jauh, menerjang batas yang disakralkan syariat.

Kegerahan Majelis Ulama bisa dipahami. Sebab, putusan Mahkamah tak hanya berdampak pada Machicha dan anaknya, tapi juga semua hubungan yang melahirkan anak: mulai menikah di Kantor Urusan Agama, nikah siri, sampai kumpul kebo. Dengan melindungi keturunannya—ini yang jadi titik api—bisa disimpulkan Mahkamah Konstitusi juga merestui perzinaan. Padahal, dalam Islam, zina adalah satu dosa besar dengan ancaman hukuman luar biasa keras: cambuk seratus kali bagi pelaku lajang dan rajam—ditimpuk dengan batu sampai mati—bagi pelaku yang sudah menikah.

Dalam melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kita perlu memahami pernikahan dalam Islam. Tak ada dikotomi…

Keywords: -

---

Foto Terkait