Tak Lagi Ekspor Tanah Dan Air

Edisi: 11/41 / Tanggal : 2012-05-20 / Halaman : 88 / Rubrik : EB / Penulis : Bobby Chandra, Gustidha Budiartie, M. Darlis

Area penambangan milik PT Putra Alam Lestari tampak lengang pekan lalu. Tumpukan tanah kuning membentuk bukit kecil di sekitar lubang bekas galian bauksit. Tak ada aktivitas mencolok di kawasan yang berlokasi di Air Upas, Ketapang, Kalimantan Barat, itu.

Bus berjejer rapi di tempat yang dulunya bengkel perusahaan. Sesekali teknisi mengecek alat berat yang tersisa. "Produksi berhenti sementara. Karyawan cuti," kata Santyoso Tyo, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Barat, kepada Tempo.

Santyoso mengatakan operasionalisasi perusahaan berhenti setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012, yang melarang ekspor bahan pertambangan mineral mentah sejak 6 Mei.

Menteri Energi Jero Wacik beralasan aturan menteri itu untuk mengawal Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang ini pada intinya mewajibkan perusahaan pertambangan mengolah komoditas di dalam negeri pada 2014. Tidak boleh lagi ada ekspor mineral mentah.

Buntut dari terbitnya undang-undang ini sungguh luar biasa. Setelah tiga tahun Undang-Undang Mineral distempel, kata Jero, ekspor mineral mentah naik gila-gilaan. Pengapalan bijih bauksit (bahan baku aluminium), misalnya, berlipat lima menjadi 40 juta ton pada 2011. Cadangan bauksit diprediksi lenyap dalam empat tahun.

Walhasil, industri aluminium dalam negeri kelimpungan lantaran seretnya bahan baku. Mau tak mau pemerintah mesti putar otak untuk mengerem laju ekspor bahan mineral mentah agar…

Keywords: -

---

Foto Terkait