Daya Tahan Demokrasi Indonesia

Edisi: 28/41 / Tanggal : 2012-09-16 / Halaman : 98 / Rubrik : KL / Penulis : A.E. Priyono, ,


Adam Przeworski dan Fernando Limongi (1997) pernah merumuskan formula teoretis mengenai hubungan antara perkembangan ekonomi dan daya tahan demokrasi. Teori itu menekankan bahwa ketahanan demokrasi sebuah negara sesungguhnya dipengaruhi—jika bukan ditentukan—oleh tingkat pendapatan per kapita penduduknya. Makin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, makin besar peluang negara itu untuk lebih demokratis. Sebaliknya, demokrasi sulit bertahan di negara yang pendapatan per kapitanya rendah.

Teori ini memang dikenal dengan simplifikasinya, seolah-olah hanya negara kaya yang bisa menjadi demokratis. Teori itu tidak menjelaskan variabel yang sebaliknya, yakni apakah demokrasi bisa membawa suatu negara mengalami tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi. Apakah syarat-syarat demokratis-tidaknya suatu negara semata-mata karena penduduknya cukup sejahtera untuk menikmati kebebasan sipil dan politik, misalnya, atau ada penyebab lain?

Mendasarkan teorinya pada sebuah riset mengenai 141 negara selama kurun 1950-1990, analisis statistik mereka memperlihatkan kesimpulan menarik sebagai berikut. Di negara dengan tingkat pendapatan per kapita di bawah US$ 1.500, kelangsungan demokratisnya hanya akan bertahan 8 tahun. Di bawah US$ 3.000, 18 tahun. Di atas US$ 6.000 akan jauh lebih lama, 28 tahun. Dan di atas US$ 9.000, demokrasinya akan imortal, tak akan gagal atau mati, bahkan dengan kualitas yang akan terus berkembang.

Negara-negara dengan tingkat stabilitas dan perkembangan…

Keywords: -
Rp. 15.000

Artikel Majalah Text Lainnya

O
OPEC, Produksi dan Harga Minyak
1994-05-14

Pertemuan anggota opec telah berakhir. keputusannya: memberlakukan kembali kuota produksi sebesar 24,53 juta barel per…

K
Kekerasan Polisi
1994-05-14

Beberapa tindak kekerasan yang dilakukan anggota polisi perlu dicermati. terutama mengenai pembinaan sumber daya manusia…

B
Bicaralah tentang Kebenaran
1994-04-16

Kasus restitusi pajak di surabaya bermula dari rasa curiga jaksa tentang suap menyuap antara hakim…