Prahara Sertifikasi Halal

Edisi: 02/43 / Tanggal : 2014-03-16 / Halaman : 46 / Rubrik : KL / Penulis : Syafiq Hasyim, ,

TULISAN Tri Susanto dalam Buletin Canopy (1988) Universitas Brawijaya, yang melansir data makanan dan minuman yang tercemar barang haram, menggemparkan umat Islam. Dampak artikel ini menurunkan omzet makanan dan minuman di Jawa Timur sampai 80 persen. Situasi ini ditanggapi Majelis Ulama Indonesia dengan mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) setahun kemudian.

Para pengurus awal LPPOM didominasi kaum cendekia muslim modernis, seperti Amin Aziz, Jimly Asshiddiqie, dan Peunoh Daly (ahli fikih dari IAIN Jakarta dan Muhammadiyah). LPPOM dirumuskan sebagai lembaga yang berorientasi pada studi dan riset barang konsumsi dan menformulasikan konsep produksi, komodifikasi, serta utilisasi produk halal. Tidak mudah bagi lembaga baru ini untuk bergerak, bahkan hampir pada titik la yamutu wa la yahya-tidak mati tidak pula hidup.

Banyak pihak cuek, bahkan tak peduli. Namun, ketika LPPOM kini menjadi kuasa, banyak pihak terpana. Menurut MUI (2011), jumlah barang tersertifikasi halal mencapai 75.514 dengan kisaran biaya Rp 2,5-5 juta per produk. Sebagai gambaran, pada 2009 barang yang disertifikasi berjumlah 10.550, pada 2010 naik 100 persen menjadi 21.837. Menariknya, semua ini terjadi ketika LPPOM masih belum bermandat hukum. Jika dalam keadaan sukarela saja peran LPPOM begitu kuat, apalagi nanti ketika punya mandat hukum.

Meskipun proyek halalisasi-meminjam Johan Fischer (2008) yang menulis isu halal di Malaysia-tidak berakar pada praktek tradisi Islam klasik, secara teoretis pendirian LPPOM tetap dapat dibenarkan.…

Keywords: -

---

Foto Terkait