Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat: Kami Undang Kpk Mengawasi Persidangan

Edisi: 26/44 / Tanggal : 2015-08-30 / Halaman : 44 / Rubrik : NAS / Penulis : Tulus Wijanarko, Isma Savitri,

Tahapan pemilihan umum kepala daerah serentak sudah dimulai, tapi audit Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan anggaran dan sumber daya manusia saat ini diyakini belum dapat mendukung proses itu. Salah satu yang dinilai belum siap adalah Mahkamah Konstitusi, karena belum menetapkan kesepakatan tata kerja (SOP) penyelesaian sengketa pilkada. Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, 59 tahun, membantah jika lembaganya disebut belum siaga. Menurut dia, semua aturan sudah dirancang dan tinggal menunggu diteken. "Secara konsep semuanya sudah jadi, cuma memang belum ditandatangani," katanya.

Arief menegaskan, nanti tak sembarang calon kepala daerah dalam pemilihan serentak boleh berkasus di Mahkamah Konstitusi. Hanya daerah dengan ambang selisih tertentu yang sengketanya bisa diputus hakim konstitusi. Sedangkan sengketa yang sifatnya administratif bakal diselesaikan lembaga lain, seperti Badan Pengawas Pemilu dan pengadilan tata usaha negara, sebelum bermuara di Mahkamah Konstitusi.

Hanya, menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam pilkada serentak membuat kasus di Mahkamah Konstitusi tak menumpuk. Ini, menurut Arief, membuat Mahkamah Konstitusi jadi semacam mahkamah kalkulator karena memutus sengketa pilkada berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum dan pihak beperkara. "Jadi nanti tugas kami akan lebih ringan," ujar Arief kepada wartawan Tempo Tulus Wijanarko dan Isma Savitri serta fotografer Dhemas Reviyanto Atmojo dalam wawancara yang berlangsung di ruang kerjanya di Mahkamah Konstitusi, Jumat pagi tiga pekan lalu.

Seperti apa implikasi pemilihan kepala daerah serentak terhadap sengketa yang ditangani…

Keywords: -

---

Foto Terkait