Pilkada Serentak 2015 Efisiensi Versus Kualitas Demokrasi

Edisi: 41/44 / Tanggal : 2015-12-13 / Halaman : 48 / Rubrik : KL / Penulis : Dodi Ambardi , ,

Bagaimana kita mengukur keberhasilan (atau kegagalan) pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember ini? Bisakah pilkada serentak yang merangkum 269 unit pemerintahan lokal kelak membawa perbaikan terhadap praktek demokrasi di tingkat lokal atau bahkan nasional?

Ide pilkada serentak yang berawal tiga tahun lalu di Indonesia bertolak dari dua alasan besar. Alasan pertama adalah efisiensi, yang bisa dipecah lagi menjadi dua: efisiensi anggaran dan efisiensi manajemen. Yang kedua adalah alasan yang bersifat substantif, yakni perbaikan kualitas demokrasi, atau lebih khusus lagi pelembagaan demokrasi presidensial. Kedua alasan ini bisa sekaligus dimanfaatkan sebagai mistar pengukur keberhasilan atau kegagalan pengadopsian ide pemilu serentak.

Dalam pernyataannya di media massa pada 4 Agustus 2012, Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri saat itu, menyodorkan alasan penghematan anggaran pemerintah. Alasan yang sama dilontarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pada 2 September 2012 dan Center for Budget Analysis (CBA) pada 6 Mei 2015.

Meskipun ketiga pihak itu berbeda dalam hitungan matematis, semuanya menjadikan penghematan anggaran sebagai isu penting dalam pilkada serentak. Sementara itu, berkaitan dengan isu efisiensi manajemen pilkada, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menganggap pilkada serentak lebih menjanjikan kemudahan dalam hal perencanaan, pengelolaan administrasi, dan pendistribusian logistik pemilu.

Lembaga pegiat demokrasi…

Keywords: -

---

Foto Terkait