KPK dan Generasi Kuda Troya

Edisi: 44/44 / Tanggal : 2016-01-03 / Halaman : 138 / Rubrik : KL / Penulis : Zainal Arifin Mochtar, ,

TAHUN 2015 adalah masa-masa yang menentukan proses megatruh bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Suara lirih dan menyedihkan, yang dimulai pada akhir 2014, terjadi bergelombang. Sengkarut antara KPK dan Kepolisian Republik Indonesia karena penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi pemicu utama. Dampaknya, dua pemimpin dan penyidik KPK dijadikan tersangka, meski sangat terkesan dipaksakan. Inilah serangan pertama dari empat gelombang serang ke komisi antikorupsi. Gelombang ancaman kedua datang setelah adanya pelaksana tugas pemimpin KPK. Mereka, para pemimpin sementara ini, dikreasikan dengan aturan genting dan memaksa, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Meskipun langkah Perpu Nomor 1 Tahun 2015 itu baik, terkesan ada hal yang amat-sangat dipaksakan. Perpu mengesampingkan batas usia 65 tahun, sehingga ada calon yang sudah berusia lebih dari 65 tahun bisa masuk. Pengecualian itu sebenarnya sulit diterima dengan logika konstitusi, yang mengatakan harus ada "hal ihwal kegentingan memaksa". Bahwa perpu mengisi jabatan kosong tentu memenuhi klausul kegentingan memaksa. Tapi apakah umur 65 tahun harus dikesampingkan? Sulit untuk menemukan analisis yuridisnya. Gelombang ketiga masuk dengan menguatnya kesepakatan revisi Undang-Undang KPK. Setelah beredar versi yang amat aneh dan penuh dengan pelemahan, revisi itu juga dialihkan hak inisiatifnya. Dari semula pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat dengan barter Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Lagi-lagi sulit menemukan alasan yuridis dan sosiologis di balik pertukaran itu. Sebaliknya, yang muncul adalah kuatnya pengaruh politik…

Keywords: Zainal Arifin Mochtar, , 

---

Foto Terkait